Basuki memaparkan bahwa jika para pekerja tersebut telah bersertifikasi, maka mereka akan mudah dalam memperoleh pekerjaan.

Karena sertifikasi itu tidak hanya memiliki nilai sebagai simbol kompetensi para pekerja, namun nilai jual dalam memperoleh penghasilan.

Jika pekerja konstruksi tersebut telah mendapatkan pekerjaan, maka tentunya mereka juga akan bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Basuki Hadimuljono mengatakan, setelah mendapatkan sertifikasi namun mereka masih sulit mendapatkan pekerjaan, maka ia mengimbau agar hal itu segera dilaporkan kepada lembaga terkait, yakni Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

"Kalau saudara yang sudah bersertifikat masih kesulitan atau dipersulit dalam mencari kerja, tolong laporkan ke LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi)," jelas Basuki Hadimuljono.

Nantinya, kata Basuki Hadimuljono, lembaga tersebut akan menindaklanjuti pelaporan itu dengan menyampaikan kepada kementerian PUPR.

"LPJK nanti akan melaporkan lebih lanjut ke Kementerian PUPR," pungkas Basuki.

Baca: Kemenhub Usul Rest Area jadi Terminal, Menteri PUPR: Tidak Bisa

Perlu diketahui, peningkatan kompetensi memang tengah dilakukan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki.

Sertifikasi bagi tenaga konstruksi dianggap penting karena hal tersebut merupakan program yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sejak 17 Oktober 2017.