Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNNEWS.COM, PADANG – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno titip pesan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai Pemilu 2019.

Dia berharap agar KPK dapat menyarankan ke pemerintah pusat agar pilkada dibiayai sepenuhnya oleh negara.

"Pilkada kalau bisa 100 persen dibiayai oleh pemerintah, sebab ini adalah pesta demokrasi.

Yang punya kepentingan negara, kok kita yang bayar," ucap Irwan Prayitno, Senin (22/4/2019).

Hal itu disampaikan oleh Irwan Prayitno di hadapan Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK saat rapat koordinasi rencana aksi pencegahan korupsi di Aula Kantor Gubernur.

Irwan Prayitno menggambarkan, dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pilkada sangat banyak, sehingga membutuhkan dana dari pemerintah.

Baca: Mau Mudik Gratis Naik Kereta Api? Nih Ada 2.500 Tempat Duduk Gratis, Catat Cara dan Tanggalnya

Baca: Capres 01 Kalah di Riau, 11 Kepala Daerah Diminta Segera Minta Maaf kepada Jokowi

"Sumbar memiliki hampir 17 ribu TPS. Untuk saksi saja dibayar Rp250 ribu per orang, dikalikan dengan jumlah TPS.

Total gaji saksi saja sudah hampir Rp 4 miliar. Itu semua menggunakan uang pribadi," rinci Irwan Prayitno.

Hal tersebut menurut Irwan Prayitno, membuat sebagian caleg dan calon kepala daerah merasa terbebani.

Baca: LTMPT Umumkan Hasil UTBK SBMPTN 2019 dan Cek Info Penting soal Passing Grade PTN Tujuan

Sebab, ia harus mengucurkan dana untuk kampanye, alat peraga kampanye, dan sebagainya.

"Kenapa gak dibayarin oleh negara saja? Kalau dibayarin oleh negara, kepala daerah terpilih tidak akan merasa berhutang budi kepada teman dan kolega yang membantu dia," ujar Irwan Prayitno.

Pilkada, menurut Irwan Prayitno, adalah usaha mencari pemimpin untuk kepentingan negara, bukan pesta keluarga seperti acara pernikahan anak yang harus dibayar pribadi.

Baca: Jok Yamaha NMAX Enggak Otomatis Terangkat Sendiri? Coba Deh Pakai Cara Jitu Ini

Baca: 14 IKM Kota Bogor Tampil di Inacraft 2019

Di samping itu, Irwan Prayitno juga menyebut kepala daerah hampir semuanya pengurus partai.