TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belum habis cerita narapidana mengalami tindak kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Narkotika Nusakambangan, muncul lagi masalah baru.

Dimana napi di lapas Cipinang diperas petugas demi mendapatkan fasilitas kamar, remisi, hingga pembebasan bersyarat.

Dari permasalahan yang muncul, pembenahan harus segera dilakukan di tubuh kementrian hukum dan HAM.

Pasalnya, selain dua masalah yang baru itu, masih banyak rentetan kasus lain yang ada didalam lapas.

Mulai dari jual beli kamar, pengendalian narkoba, hingga oknum sipir yang membantu para bandar untuk menyelundupkan narkotika kedalamnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Investigasi DPP Partai Gerindra, Fauka Nurfarid yang mendesak untuk segera dilakukan pembenahan di kemenkumham.

Pasalnya, bila terus dibiarkan, masalah ini akan terus muncul tanpa adanya penyelesaian.

"Menteri Hukum dan HAM harus segera mencopot Dirjen PAS. Kalau memang tidak bisa, Presiden Jokowi yang harus bertindak untuk mencopot dirjen PAS," katanya, Selasa (7/5/2019).

Menurut Fauka, dengan dicopotnya Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami, dinilai bisa menyelesaikan masalah yang kerap kali terjadi.

Karena hal itu pastinya akan dilakukan pejabat barunya demi menjaga lapas maupun rutan untuk memberikan citra positif.

"Karena kalau ini masih tetap dipertahankan, pasti akan kembali muncul masalah-masalah lain. Sehingga perlu ketegasan dari pimpinan," ujarnya.

Langkah itu juga, sambung Fauka, karena masalah di depan Lapas narkotika Nusakambangan, telah melanggar hak asasi manusia.

Karena dengan jelasnya napi diperlakukan seperti binatang yang dipukul, tendang, hingga diseret sipir.

"Di situ terlihat manusia sudah tidak ada artinya lagi untuk hidup dan mengalami perlakukan sadis. Karena itu segera ambil tindakan," tegasnya.