‎Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG-Pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 khususnya di Jawa Barat rampung hari ini, ditandai dengan pengumuman rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakilnya, serta pemilihan anggota DPD dan DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kota dan kabupaten.

Bagi Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandiaga di Jabar, penyelenggaraan Pemilu 2019 di Jabar kualitasnya tidak terlalu buruk. Undang-undang Pemilu mensyaratkan pemilihan umum berdasarkan prinsip jujur dan adil, transparan dan demokratis.

"‎Mungkin di Jabar kondisinya tidak terlalu mengkhawatirkan. Tapi kan soal Pilpres kita bicara nasional, tidak hanya di Jabar saja," ujar Sekretaris BPP Prabowo-Sandiaga Jabar, Haru Suandharu via ponselnya, Minggu (12/5/2019).

Meski kualitas pemilu di Jabar tidak terlalu mengkhawatirkan, kata Haru,‎ pihaknya memiliki cataan tersendiri terkait pelaksanaan teknis pemilu oleh KPU dan Bawaslu Jabar.

Ia mencontohkan soal pemahaman saksi di KPPS yang beragam dan belum berpengalaman sehingga dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara beragam.

Baca: Pertamina: Isu Kelangkaan Elpiji 3 Kg di Aceh Sengaja Disebarkan Pengecer

Baca: Biasa Selalu Bersama Andre Taulany, Sule Bilang Miss You, Rina Nose Sampai Nangis

Baca: Cerita Cinta Prada DP dan Vera Oktaria Sebelum Pembunuhan Sadis Terjadi

Lalu, masalah distribusi surat suara di beberapa tempat yang kekurangan dengan jumlah signifikan sehingga pemungutan suara dimulai tidak tepat waktu.

Lalu soal netralitas penyelenggara negara dan pemilu di tingkat KPPS, PPK, KPUD hingga Panwaslu.

Menurut dia, netralitas penyelenggara negara dan pemilu jadi catatan penting karena bisa mengurangi nulai kualitas demokrasi dalam pemilu.

"Jadi itu beberapa catatan yang selama ini masuk ke kami soal penyelenggaraan pemilu di Jabar. Belum lagi soal petugas KPPS di Jabar yang meninggal," katanya.

Ia tidak memungkiri permasalahan yang ia sebut beberapa diantaranya adalah masalah teknis.

Mengingat, sistem Pemilu 2019 digelar secara serentak baik pemilihan presiden maupun ‎legislatif.

"Ya, saya kira harus dievalusi. Maksud saya, kalau kita berharap kualitas demokrasi meningkat, harus dimulai dari design penyelenggaraan pemilu hari ini," ujar Haru.

Lantas, saat disinggung pertarungan suara kubu pasangan calon nomor urut 01 dan 02, hasil hitung sementara dimenangkan kubu 02 atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Haru menilai, meski menang, catatan khusus soal pemilu di Jabar tidak lantas dilupakan.

"Intinya, meski rekapitulasi suara 02 besar, lantas kami akan tutup mata. Tidak begitu. ‎Itu tadi kenapa saya sampaikan beberapa catatan, meski 02 menang,tp ada catatan tertentu," ujarnya.

Baca: Pemilik Beberkan Permintaan Presiden Jokowi Saat Hendak Menginap di Hotelnya

Baca: Belum Ngidam Hanya Mual-mual, Paula Verhoeven Lebih Manja dan Sensi Selama Hamil

Baca: Fakta-Fakta Terkait Tewasnya Wanita di Apartemen di Tangerang

Hal senada dikatakan Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-KH Maruf Jabar, Dedi Mulyadi. Pasangan calon nomor urut 01 ini kalah di Jabar berdasarkan hasil perhitungan sementara. Namun, TKD belum menyebut ada potensi kecurangan.

"Terkait penyelenggara pemilu di Jabar tidak ada masalah problem substansial. Aspek penyelenggaraan pemilu secara nasional berjalan profesional. Kalaupun ada beberapa catatan, saya kira itu hal teknis sebagai dampak dari penyelenggaraan pemilu serentak yang bikin repot semua orang," ujar Dedi via ponselnya.

Ia sependapat dengan Haru Suandharu. Bahwasanya kekurangan dalam Pemilu 2019 harus ada evaluasi terutama memperbaiki hal-hal teknis.

"Kalau evaluasi ya perlu. Tapi Urusan kecurangan, sengkekta hasil pemilu‎ ada mekanismenya. Perselisihan hasil pemilu diajukan gugatan ke MK, kecurangan bisa ke Bawaslu atau DKPP," kata Dedi.

Dedi menambahkan, penyelenggaraan pemilu di Jabar baik Pilpres maupun Pileg berjalan dengan aman, lancar dan kondusif. Ia berterima kasih pada TNI/Polri yang turut mengawal momen penting itu.

"Pemilu 2019 di Jabar berlangsung aman, damai, kondusif dan lancar itu tandanya penyelenggara pemilu bekerja profesional dan transparan dengan dibantu oleh TNI/Polri," kata Dedi. (men)