Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berang mengetahui namanya dimanfaatkan oknum biro jasa sekaligus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mencari kemudahan dalam mengurus perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Ganjar menginstruksikan untuk tidak melayani siapapun yang mengatasnamakan dirinya.

Pencatutan nama tersebut diketahui Ganjar saat sidak pelayanan perizinan di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Selasa (14/5/2019).

Ganjar yang semula memberi pengarahan di lantai dua pada pejabat baru DPMPTSP langsung turun menyapa dan melihat kinerja pegawai, khususnya di meja pelayanan utama.

Beberapa warga nampak mengurus perizinan usahanya. Haris, salah satunya yang mengurus perizinan bongkar muat lautan.

Merasa bingung, akhirnya dia menyapa Ganjar dan menanyakan prosesnya. Setelah diberi penjelasan, Haris langsung mengurus.

Melihat Ganjar menjelaskan proses pengurusan perizinan, tiba-tiba dua orang langsung mendekati Ganjar, dan dengan nada tinggi mengatakan bahwa perizinan di DPMPTSP harus ada diskresi atau kebebasan pejabat mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.

Karena sudah beberapa kali datang ke DPMPTSP namun belum juga urusannya rampung. Kepada Ganjar, mereka mengatakan mestinya komunikasi pengurusan perizinan antara pusat dan daerah harus sinkron.

Ucapan tersebut langsung membuat Ganjar terperangah dan langsung mencecar mereka dengan rentetan pertanyaan. Ternyata mereka dari Biro Jasa yang sekaligus LSM yang tengah mengurus perizinan perusahaan untuk pengambilan air tanah.

Ganjar lantas menggiring dua lelaki tersebut dan menyuruh salah satunya untuk mengecek riwayat proses perizinan yang telah diurus di komputer. Ulin Yusron namanya.

Namun setelah ditunggui beberapa saat, Ganjar justru melihat Ulin kebingungan dan nampak beberapa kali menelpon. "Mas, kalau tidak tahu, tidak bisa ya jangan emosi dulu. Kalem dulu, mental LSM-nya disimpan dulu dan jadilah warga biasa," ujarnya.

"Sampeyan ini biro jasa, calo jangan asal nyuruh untuk diskresi dong. Ada aturannya mas," kata Ganjar dengan nada meninggi.

Karena dibilang tidak ada sinkronisasi dengan pelayanan di pusat atau Menko Perekonomian, Ganjar juga langsung meminta salah satu pegawai DPMPTSP untuk menelpon call center pusat perizinannya.

Ternyata persoalannya adalah data yang diajukan perusahaan untuk kepengurusan pengambilan air tanah belum lengkap. Dengan demikian, Ganjar berharap agar semua perusahaan mengurus segala perizinannya sendiri tidak lewat calo.