TRIBUNNEWS.COM, JOGJA - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)  terpilih menjadi satu dari tiga daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan kajian pengembangan demokrasi Pancasila. 

Penetapan ini dilaksanakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) RI dan akan dilaksanakan kajian lebih mendalam terkait budaya sebagai fondasi pengembangan demokrasi Pancasila.

"Terpilihnya DIY sebagai objek kajian erat hubungannya dengan bagaimana kekayaan budaya yang membentuk karakter masyarakat setempat sangat mencerminkan kehidupan Pancasilais."

"Riset ini juga akan menelisik tantangan yang muncul sebagai fenomena sosial di DIY,” jelas Penanggung Jawab Tim Kajian Mayjen TNI (Purn) Dr IGN Arsana, SE, MM, P Sc, dalam kunjungannya menemui Pemerintah Daerah (Pemda) DIY di Gedhong Pracimasana, Komplek Kepatihan, Yogyakarta,  Kamis (20/6/2019).

Selanjutnya, tahun ini kajian dilakukan untuk melihat sejauh mana budaya menjadi fondasi demokrasi Pancasila. 

"Kajian kali ini dilakukan dalam rangka menemukan kembali gagasan Pancasilais di dalam interaksi hidup dan berbudaya sehari-hari, " katanya saat ditemui Tribunjogja.com. 

Selain Arsana, tim kajian Watimpres RI yang melakukan kajian di DIY terdiri dari Ketua Tim Kajian Prof Dr Susanto Zuhdi, M Hum, Anggota Tim Kajian Dr LG Saraswati Putri, M Hum, dan Sekretaris Tim Kajian Indri Putrianti, S Ikom.

Kegiatan pengumpulan data dan informasi tim kajian ini dilaksanakan pada 19-21 Juni 2019 dengan turut menemui para pelaku budaya, tokoh adat, tokoh agama, dan akademisi kebudayaan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY Agung Supriyanto mengatakan, persoalan yang masih harus ditangani secara nasional dalam hal demokrasi ialah mendekatkan kembali lembaga-lembaga demokrasi yang ada, termasuk di Yogyakarta.

• Pernyataan Sikap 6 Rektor DIY : Nilai Pancasila Harus Terus Digelorakan

Namun secara keseluruhan, DIY tergolong daerah yang mampu menangani konflik dengan cukup baik.

Menurutnya,  Yogyakarta punya kelengkapan potensi konflik, misalnya saja radikal kanan.

Namun suatu hal yang istimewa ialah setiap konflik bisa diselesaikan tanpa perlu mengeluarkan aturan mengikat seperti Perda atau Pergub. 

"Semua bisa diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan,” imbuhnya.

Sekretaris Daerah DIY,  Gatot Saptadi mewakili Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebut kedatangan tim kajian ini bertujuan melaksanakan salah satu tugas pemerintah dalam menciptakan alam demokrasi Pancasila di Indonesia.

Pihaknya berterimakasih kepada tim kajian karena telah memilih Yogyakarta sebagai lokasi untuk melakukan kajian. "Apalagi karena tim memandang secara umum Yogyakarta memiliki budaya yang bisa diangkat untuk menjadi fondasi di dalam kehidupan Pancasila,” paparnya. (*) 

Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul Watimpres Pilih Yogyakarta Sebagai Lokasi Kajian Pengembangan Demokrasi Pancasila, https://jogja.tribunnews.com/2019/06/20/watimpres-pilih-yogyakarta-sebagai-lokasi-kajian-pengembangan-demokrasi-pancasila.