Selain pengiriman via udara, BNPB telah mengirimkan dukungan logistik melalui kapal.

Bongkar muat dari kapal tanker ke kapal yang lebih kecil telah dilakukan.

Sejauh ini Pemerintah Halmahera Selatan telah membentuk pos komando (posko) untuk melakukan penanganan darurat.

Dapur umum yang dioperasikan pemerintah daerah (pemda) yang dibantu TNI dan Polri untuk melayani 9 pos pengungsian di Kota Labuha.

Pemerintah setempat menetapkan masa tanggap darurat selama 7 hari, terhitung 15 - 21 Juli 2019.

Pelaksana Harian Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB, Agus Wibowo mengatakan terputusnya akses masih menjadi kendala dalam penanganan gempa di Halmahera, Maluku Utara.

BNPB juga mencatat sekurangnya ada tiga jembatan penghubung wilayah rusak berat.

Untuk itu BNPB mengirimkan kapal dan helokopter untuk mendistribusikan logistik ke Maluku Utara.

Agus juga menjelaskan kendala yang ditemui di lapangan terkait pendistribusian logistik.

Ia mengatakan, di Halmahera aksesnnya kebanyakan masih lewat laut dan pesawat hanya ada satu yakni dari Ternate ke Labuha, ibukotanya yang berada di Pulau Bacan.

"Hanya ada satu penerbangan dan itu penuh terus. Jadi aksesnya hanya dari situ. Yang banyak korban kan memang di Pulau Bacan. Setelah masuk ke bandara baru bisa ke Labuha. Tapi kalau mau pindah ke pulau satunya harus pakai boat. Atau dari Ternate ke Sofifi baru ke darat lagi," kata Agus.

Penduduk masih tinggal di pinggir pantai

Ia juga menjelaskan, kebanyakan penduduk masih tinggal di pinggir-pinggir pantai sehingga akses paling mudah yakni dengan menggunakan kapal atau boat.

"Sehingga BNPB mengirimkan bantuan satu helikopter sehinngga bisa cepat. Kalau boat kan tidak bisa cepat. Kalau helikopter bisa mengambil logistik dengan cepat untuk dikirim ke pulau-pulau terdekat atau lokasi yang sulit diakses dengan boat. Kendalanya tadi di situ," kata Agus.