Kekeringan di musim Kemarau juga melanda pertanian Kabupaten Purwakarta. Namun dengan penanganan yang cepat, lahan yang terdampak kekeringan bisa diselamatkan

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edhy didampingi Wakil Bupati Purwakarta H Aming dan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Agus R Suherlan memantau persawahan di Desa Cibodas Kecamatan Bungursari, Purwakarta pada Rabu (26/7) lalu. 

"Kita memantau persawahan yang terdampak kekeringan namun masih bisa diselamatkan. Sejauh mana perkembangan dan penanganan di Purwakarta agar tanaman padi tetap tumbuh di musim kemarau ini," ujar Sarwo Edhy.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pangan Pertanian Purwakarta, ada sekitar 1.500 hektar, dan yang bisa diselamatkan kurang lebih 500 hektar, termasuk persawahan berlokasi di Desa Cibodas ini.

"Kita sudah melihat bahwa melalui pompanisasi menarik air dari sumber-sumber air terdekat baik dari sungai besar maupun sungai kecil, alhamdulillah hasilnya cukup signifikan bisa mengalirkan air ke sawah-sawah yang potensi kekeringan," kata dia.

Sarwo Edhi menambahkan, untuk persawahan yang sudah puso kurang lebih ada 254 hektar dan 54 hektare di antaranya sudah masuk ke program asuransi, artinya petani hanya membayar Rp36.000 premi karena yang Rp144.000 sudah ditanggung oleh pemerintah.

Sementara persawahan yang mengalami kekeringan, dia menyebut mendapat penggantian dari Jasindo Asuransi BUMN sebesar Rp 6 juta per hektar. Artinya petani tersebut tidak terlalu mengalami kerugian dan bisa merencanakan kembali untuk tanaman berikutnya. 

Untuk mengatasi kekeringan di areal pesawahan terutama untuk areal tadah hujan, pihaknya terus mencari solusi diantaranya dengan membantu pompanisasi, termasuk pembuatan embung untuk kebutuhan sumber air.

Adapun untuk pompanisasi pemerintah pusat sudah membantu tiga tahun terkahir sebanyak 100 ribu mesin pompa diseluruh Indonesia, adapun untuk 2019 sekarang permintaan bantuan sudah mencapai 20 ribu dan selang air mencapai 7300 meter. Sedangkan untuk Purwakarta Kementan sudah memberikan bantuan sebanyak 300 mesin pompa.

"Salah satunya dengan pompanisai, pompa-pompa air kita bantu untuk daerah yang mengalami kekeringan, diantaranya di wilayah pantura, untuk 2019 kurang lebih permintaan ke kita 20 ribu pompa," jelasnya.

Adapun untuk pembangunan embung, pihaknya siap mengakomodir akan tetapi dengan syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah pembangunan embung harus dilahan desa, lahan pemerintah ataupun lahan hibah dari masyarakat.

Hal itu bertujuan agar pembangunan embung tidak sia-sia serta aman dan bisa dimanfaatkan oleh para petani secara keseluruhan.

"Anggarannya kita bantu melalui DAK, asal lahan yang disiapkan yaitu 25 meter x 25 meter dengan kedalaman 2 meter serta lahan yang aman atau bukan diatas lahan pribadi agar tidak dijual dan dibongkar," jelasnya.

Sedangkan untuk seluruh Indonesia, potensi kekeringan disejumlah wilayah pulau jawa, Bali dan wilayah Nusa Tenggara, adapun di luar wilayah tersebut masih aman, karena masih adanya turun hujan.

Akan tetapi dirinya memastikan kebutuhan atau stok produksi masih dikatakan aman, karena tidak terlalu signifikan.

"Potensi sudah ada khususnya di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali dan Nusa Tenggara kita terus antisipasi kurang lebih kalau ditotal mencapai 100 ribuan hektar, adapun puso mencapai 12 ribu hektar, berdampak iya tapi tidak terlalu signifikan," katanya.

Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Purwakarta, Agus Rachlan Suherlan, untuk mengantisipasi kekeringan areal pesawahan, terutama keberadaan sumber air, pihaknya akan memanfaatkan areal bekas galian C untuk sumber air, terutama untuk pesawahan berjenis tadah hujan.

"Kita manfaatkan saja galian C sebagai sumber air alternatif, akan tetapi kesulitannya kan lahannya milik personal sehingga kita hanya memberikan himbauan. Saat ini kita memanfaatkan bekas galian C untuk mengairi sawah yang rawan kekeringan itu dan itu rata-rata milik dari perorangan atau dari perusahaan agak sulitnya disitu, memungkinkan ke depan itu menjadi program yang khusus dan pemerintah daerah bisa menyediakan lahan yang bekas galian golongan C itu dijadikan sumber air bagi pertanian dan pemerintah terus berupaya memfasilitasinya," jelas Agus di tempat yang sama.

Pola tersebut salah satunya adalah dengan keinginan Bupati Purwakarta, tentang keberadaan sumber mata air dimana kebijakannya membeli sumber mata air dari masyarakat.

"Kan selain embung keinginan ibu bupati adalah penyediaan air dengan membeli sumber mata air dan ini salah satu cara untuk mewaspadai potensi kekeringan," kata Agus. 

Sementara, Ketua Kelompok Tani Padi Saluyu Desa Cibodas, Amu Mulyana mengaku, sangat terbantu dengan adanya bantuan dari Kementan ini. Sehingga petani bisa mengairi persawahan melalui pompanisasi memanfaatkan perairan yang ada.

"Tentu sangat membantu, saya mendapat bantuan selang buang air pompa 500 meter dan digunakan untuk mengairi persawahan seluas 25 hektare," kata Amu. (*)