Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Respons Kerusuhan di Manokwari Papua, Kapolri Singgung soal Hoaks hingga Gubernur Jatim Minta Maaf

Berbagai pihak memberikan pernyataan atas terjadinya kerusuhan di Manokwari, Papua Barat pada Senin (19/8/2019).

Penulis: Daryono
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Respons Kerusuhan di Manokwari Papua, Kapolri Singgung soal Hoaks hingga Gubernur Jatim Minta Maaf
ISTIMEWA
Kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019). 

Menurut keterangan polisi, massa yang berunjuk rasa tersebut terprovokasi konten negatif di media sosial terkait penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

Konten yang dibangun di media sosial dan tersebar di antara warga Papua, lanjut Dedi, dapat membangun opini bahwa peristiwa penangkapan mahasiswa Papua adalah bentuk diskriminasi rasial.

Padahal, Dedi memastikan bahwa penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya itu sudah selesai secara hukum.

Awalnya, polisi menerima laporan mengenai perusakan bendera Merah Putih di asrama mahasiswa Papua.

Kemudian, polisi memeriksa beberapa mahasiswa yang tinggal di asrama.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019). (KOMPAS.com/Devina Halim)

Karena tidak menemukan unsur pidana, kepolisian pun melepaskan mereka kembali.

Proses itu merupakan proses yang wajar dalam hukum.

Berita Rekomendasi

"Peristiwa Surabaya sendiri sudah cukup kondusif dan berhasil diredam dengan baik. Tapi karena hal tersebut disebarkan oleh akun yang tidak bertanggung jawab, membakar atau mengagitasi mereka dan dianggap narasi tersebut adalah diskriminasi," ujar Dedi.

Polisi pun sudah melakukan profiling terhadap pemilik akun yang diduga menyebarkan konten provokatif tersebut.

Polisi akan menindak tegas apabila menemukan unsur melanggar hukum.

5. Pernyataan Ketua Lembaga Adat Papua

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua Lenis Kogoya meminta warga yang berunjuk rasa di sejumlah daerah di Papua, Senin (19/8/2019) tidak melakukan aksi perusakan dan pembakaran fasilitas negara.

Ia mengatakan, warga memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum, namun jangan sampai aksi tersebut berubah menjadi aksi kekerasan yang meluas.

"Boleh saja menyampaikan aspirasi di muka umum tapi jangan sekali-sekali membakar fasilitas negara," ujar Lenis saat menggelar konferensi pers di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Senin (19/8/2019).

Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kagoya
Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kagoya (Theresia Felisiani/Tribunnews.com)
Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas