“Kita juga menghendaki anak-anak kita yang sekolah diluar Papua bersikap adaptif dengan tradisi, budaya, saling menghormati,” ujar Kapolri.

Para tokoh Papua juga menyinggung terkait adanya penambahan pasukan.

Baca: Kontak Senjata di Papua: 1 Anggota TNI Dilaporkan Tewas, 2 Polisi Terluka

Baca: Mabes Polri: Kontak Senjata di Deiyai, Papua, 1 Prajurit TNI Gugur, 5 Polisi Terluka

“Penambahan itu karena situasi, ada tindakan anarkis di Manokwari dan Sorong sehingga perlu memback up personil yang sudah ada.

Nanti begitu kami nilai sudah aman ya kami tarik kembali.

Di Jayapura juga ada demo tapi aman dan damai sehingga tidak ada penambahan pasukan,” kata Kapolri.

Terkait akses internet di blokir hingga saat ini, dilakukan guna mencegah hoax menyebar luas.

”Hoax yang menyebar sangat luar biasa ada gambar anak asli Papua dikatakan meninggal karena dibunuh padahal itu tidak ada, ini berkembang. Kami berusaha mengcounter, menetralisir mengklarifikasi tapi mungkin ada yang baca ada yang tidak, masyarakat sudah terbakar duluan. Maka langkah kita diantaranya adalah slow down dulu sebagian, terutama gambar,” ujar Kapolri.

Baca: Begal Bersenjata Api Beraksi di Kertapati, Tembak Korbannya, Bawa Kabur Motor Serta Gondol Tas

Langkah pelambatan internet yang dilakukan demi keamanan nasioanal.

“Nah, kenapa ini ambil, karena Keamanan nasional termasuk keamanan wilayah ini menjadi prioritas dulu, tentu akan mengorbankan kebebasan (Freedom) sedikit. Dan langkah itu tidak di larang, karena dalam UU hal itu diatur. Jadi, kekebasan menyampaikan pendapat berarti absolut sebebas bebasnya, ada batasan jangan sampai mengancam national security,” ucapnya.

“Kita melihat rusuh di Manokwari, rusuh di Sorong bakar sana, bakar sini, kalau tidak ada bakar sana bakar sini ya fine fine saja. Ini bakar sana bakar sini membahayakan, sehingga perlu ada upaya meredam hoax jangan berkembang. Provokasi provokasi jangan berkembang. Kita taulah pihak yang main mengembangkan hoax itu ya, teman- teman wartawan taulah siapa yang main,” jelas Kapolri.

Terkait wacana dialog, kata Kapolri, selama dalam kerangka NKRI hal itu baik.

“Misalnya seperti penataan sumber daya alam, bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat Papua, punya ide ide gagasan baru, terobosan-terobosan baru, kenapa tidak, saya melihat bahwa presiden sangat respek untuk membangun Papua. Tapi kalau demonya keluar dari NKRI, saya kira entar dulu. Kemarin-kemarin bisa dialog dengan GAM karena sebelum-sebelumnya ada loby loby sehingga formalnya sudah jadi,” pungkas Kapolri.

(Tribunnews.com/Sinatrya/TribunTimur/Kompas.com)