Jumlah Kerugian dari Kerusuhan Papua yang Bakar Gedung Pemerintahan, Menteri PUPR Ungkap Capai Puluhan Miliar

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkapkan jumlah kerugian yang dialami negara dalam kerusuahan di Papua.

Basuki Hadimuljono juga menjelaskan jika akibat kerusuhan di Papua tersebut terdapat tujuh bangunan pemerintahan yang rusak.

"Ada 7 yang (baru) terinventarisir makannya besok ke sana (Papua). Paling pecah terbakar (kerusakannya). Mudah-mudahan cepat dan rencana kami tidak lama. Segera kita bersihkan," kata dia di Nusa Dua Badung, Bali, Senin (2/9/2019) yang dikutip dari Kompas.com.

Basuki Hadimuljono juga memperkirakan biaya total untuk memperbaiki bagunan pemerintahan yang dibakar massa di Papua capai 70 miliar.

"Kalau dihitung-hitung kira-kira 70 M," tambahnya.

Baca: Tunggu Situasi Normal, Pemerintah Baru akan Buka Kembali Layanan Internet di Papua

Baca: Wiranto: Benny Wenda Memang Bagian dari Konspirasi Kerusuhan di Papua

Untuk memastikan fasilitas publik apa saja yang perlu dibenahi, Basuki berencana akan berkunjung ke Papua pada hari ini, Selasa (3/9/2019).

Setelah kunjungannya tersebut, ia berencana untuk langsung memperbaiki fasilitas tersebut demi kelancaran roda pemerintahan di Papua.

Dari pantauan Kompas.com pada Jumat (30/8/2019) pagi, beberapa perkantoran yang hangus yaitu sebagai berikut.

1. Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP)

2. Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua.

3. Gedung Plaza Telkom di Jalan Koti.

4. Dinas Komunikasi dan Informatika Papua

5. Kantor Bea Cukai Pelabuhan Jayapura.

6. Kantor Balai Besar Meteorologi, Klomatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah V Jayapura.

7. Diler Suzuki Entrop

8. Hotel Horison Kotaraja

9. Hotel Gran Abe,

10. Diler Daihatsu, dan lainnya.

Pihaknya juga berjanji tak akan membutuhkan waktu lama untuk memperbaiki fasilitas tersebut.

Basuki memperkirakan pembenahan fasilitas publik akan selesai sekitar satu bulan.

"Itu saya kira tidak seperti tsunami gempa bumi yang masif. Ini kan hanya sporadis, mudah-mudahan tidak lama. Sebulan paling selesai," katanya.

Baca: Makalah Bakal Dihilangkan saat Capim Hadapi Fit and Proper Test di Komisi III DPR

Baca: Sikapi Adanya Keterlibatan Asing, Pemerintah Batasi Akses untuk Orang Asing Datang ke Papua

Benny Wenda diduga sebagai provokator kerusuhan Papua

Sosok Benny Wenda, orang yang disebut Istana sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Soal Benny Wenda yang disebut sebagai dalang kerusuhan di Papua, hal ini disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko pada Senin (2/9/2019).

"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar."

"Itu yang dia lakukan di Australia, lah, di Inggris, lah," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, seperti dilansir Kompas.com.

Ia menilai apa yang dilakukan Benny Wenda merupakan strategi politik.

Karena itu, pemerintah juga menanganinya secara politis

Akan tetapi, Moeldoko mengatakan, pemerintah telah menempuh berbagai langkah untuk mengatasi persoalan keamanan di Papua dan Papua Barat.

Salah satu cara yang dilakukan tentunya termasuk diplomasi.

"Itulah, seperti diplomasi. Pastilah dilakukan," ujar Moeldoko lagi.

Baca: Ada Dugaan Perusahaan Manipulasi Data Gaji Peserta BPJS, DPR Akan Bentuk Pansus

Baca: Disebut Dalang Kerusuhan Papua, Inilah Sosok Benny Wenda: Punya Dendam Pribadi

Dalam wawancara kepada Majalah Tempo yang dilansir dari komaps.com, Benny Wenda mengaku telah mengeluarkan surat edaran yang berisi instruksi agar rakyat Papua tak mengikuti upacara kemerdekaan.

Akan tetapi, Benny menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang kemudian disertai kerusuhan di Papua dan Papua Barat dianggap sebagai spontanitas masyarakat di sana.

"Saya memang mengeluarkan surat edaran beberapa pekan sebelum selebrasi kemerdekaan Indonesia. Isinya menyerukan kepada rakyat Papua supaya tidak ikut upacara," ucap Benny.

"Tapi aksi di Surabaya yang merembet ke Papua itu spontanitas saja. Rakyat Papua yang bergerak," ujar dia.

Kepada Majalah Tempo, Benny juga mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo soal Papua yang masih menggunakan pendekatan militer.

Dia memuji presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang melakukan pendekatan kemanusiaan.

Baca: Mabes Polri: BKO Brimob ke Papua untuk Jamin Keamanan

Baca: Mabes Polri Tegaskan Informasi Tujuh Warga Sipil Papua Tewas Tidak Benar

Cara yang dilakukan Gus Dur antara lain mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua dan membolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora selama bersanding dengan bendera Merah Putih.

"Hanya Gus Dur yang berani membela Papua. Dia juga menyebutkan Bintang Kejora sebagai lambang budaya kami," ujar Benny Wenda.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut bahwa pemerintah sudah mengetahui pihak yang menunggangi sejumlah peristiwa kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat belakangan ini.

Laporan lengkap soal keterlibatan penunggang gelap ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

"Memang rusuh ini ada yang menunggangi, mengompori, memprovokasi, ada yang sengaja dorong terjadi kekacauan," kata Wiranto saat konferensi pers usai rapat.

"Dari laporan tadi BIN, Kapolri, kita tahu siapa yang coba dapat keuntungan dari kerusuhan ini. Kami peringatkan siapa pun dia, hentikan itu, karena itu hanya ingin buat suasana tidak stabil," ucap Wiranto.

(Tribunnews.com/Anugerah Tesa Aulia/Kompas.com/Kontributor Bali, Imam Rosidin)