TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Syafii Maarif memberi saran kepada  pemerintah untuk mengedepankan kearifan untuk menyelesaikan persoalan di Papua dan Papua Barat.

Melansir Kompas.com, pemerintah pusat harus melakukan pendekatan khusus untuk meredam konflik yang terjadi di Papua dan Papua Barat selama dua pekan belakangan.

Baca: Kata Eggi Sudjana Soal Rusuh Papua, Kalau Model Separatis, Jokowi Mestinya Terjunkan Kopassus

"Tingkatkan kearifan lokal dan kearifan nasional. Semua pihak harus saling menerima," kata Buya Syafii Maarif, di Padang, Selasa (3/9/2019).

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu mengatakan, selain pendekatan sosial dan ekonomi, pemerintah harus melakukan pendekatan antropologis kepada masyarakat Papua.

Hal itu karena Papua masuk ke Indonesia tidak sejak tahun 1945.

Papua masuk ke Indonesia belakangan dibandingkan provinsi yang lain.

"Pemerintah harus memahami betul rakyat Papua, memahami asal usul dan kultur di daerah tersebut," kata dia.

Soal adanya dugaan pihak luar negeri menunggangi kerusuhan itu, Buya Syafii Maarif tidak menampik hal itu.

"Kalau kita kuat dari dalam, yang manunggangi tak akan berhasil. Kita masih kuat dari dalam," ujar Buya Syafii Maarif.

Baca: Jokowi Undang Warga Yapen dan Nduga Papua Makan Siang di Istana

Buya Syafii Maarif menyebutkan, pemerintah pusat juga harus mencegah upaya pihak-pihak di Papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.

"Harus dicegah dengan dengan cara yang arif dan bijaksana, sehingga Papua dan Papua Barat kembali tentram di bawah NKRI," kata dia.

Penulis: Kontributor Padang, Perdana Putra

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Ini Usul Buya Syafii Maarif untuk Atasi Kerusuhan di Papua

Pesan Romo Benny Susetyo

Staf Khusus Dewan Pengaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo menilai bahwa saat ini masih terdapat kesenjangan sosial di Papua, bahkan antara sesama warga lokal.

Hal ini hanya dibedakan letak di mana mereka bermukim, di kawasan pantai atau pegunungan.

Pernyataan tersebut ia sampaikan kepada Tribunnews, usai diskusi tanya jawab yang digelar BPIP, di Kantor BPIP, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Oleh karena itu ia menganggap perlu adanya kebijakan untuk menjadikan warga Papua yang bermukim di gunung sebagai prioritas dibandingkan yang lainnya.

Baca: Sepak Terjang Benny Wenda yang Dituding Istana Sebagai Dalang Kerusuhan di Papua

"Karena saya seringkali ke situ melihatnya bahwa kesenjangan yang luar biasa, maka harus ada politik atau kebijakan di mana orang-orang gunung itu lebih mendapatkan prioritas," ujar Romo Benny.

Karena ia melihat selama ini, mereka yang tinggal di gunung kurang memperoleh perhatian jika dibandingkan warga Papua yang tinggal di kawasan pantai.

Baca: Satu Keluarga di Bekasi Jadi Korban Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang

Pemerintah, kata dia, perlu memberi perhatian untuk hal tersebut.

"Karena (selama ini) orang-orang pantai (di Papua) dan pendatang lebih maju daripada orang gunung, nah ini yang harus menjadi perhatian," jelas Romo Benny.

Selain perbedaan yang terlihat antara warga Papua yang tinggal di kawasan gunung dan pantai, keberadaan pendatang juga turut memberikan pengaruh.

Romo Benny menjelaskan bahwa saat ini di Papua, perekonomian kurang dirasakan warga asli Papua, dan lebih menguntungkan para pendatang.

Baca: Anggota DPRK Padangsidimpuan Diamankan di Area Bandara Kualanamu

"Pentingnya adanya pendatang dan orang lokal itu juga (seharusnya) mendapat manfaat, lah sekarang kan pusat-pusat ekonomi masih dikuasai pendatang," kata Romo Benny.

Sehingga ia berharap ke depannya, pemerintah lebih merata dalam mendistribusikan ekonomi.

Hal itu agar seluruh warga Papua, baik yang tinggal di gunung maupun pantai bisa memperoleh kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Baca: Anggota DPR Asal Papua Sarankan Ruang Dialog Selesaikan Konflik

"Nah ke depan harus ada distribusi ekonomi yang merata, karena kalau kita melihat di gunung (di Papua) itu memang situasinya tidak menggembirakan," pungkas Romo Benny.

Sehingga permasalahan seperti yang terjadi saat ini bisa diminimalisir atau dihilangkan.

Jokowi undang warga Papua ke Istana

Presiden Jokowi mengundang peserta 'Festival Gapura Cinta' asal Kabupaten Kepulauan Yapen dan Nduga, Papua, makan siang di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Mereka yang ikut makan siang dengan Jokowi diantaranya Otniel Matias Kayani, Royland Worembay, dan Amos Ayum dari Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ada pula Tekius Heluka, Giyanus Kumungga, Agung Rezki, Oktavianus Tara Putra dari Kabupaten Nduga.

Seluruhnya kompak menggunakan kaos putih berkerah, sepatu hitam serta ikat kepala khas bumi cendrawasih.

Baca: Empat Jenazah yang Hangus Terbakar Dibawa ke RS Polri Kramat Jati

Diketahui warga Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi pemenang lomba gapura kategori umum, sementara Kabupaten Nduga mendapat penghargaan khusus.

Ketika tiba di Istana Merdeka pukul 13.30 WIB, Jokowi menerima mereka dan mempersilakan mereka masuk ke dalam ruangan yang telah disediakan makanan.

Tanpa jarak, Jokowi bersama warga Kabupaten Kepulauan Yapen dan Nduga itu makan di satu meja yang sama.

Baca: Terang-terangan, Hotman Paris Sebut Ada Kompor setelah Pertikaian Elza Syarief dan Nikita Mirzani

Jokowi menawarkan tamunya untuk mencicipi es hingga kudapan ikan yang telah dihidangkan.

Aktivitas santap siang Jokowi dengan para pemenang lomba itu berlangsung tertutup.

Baca: Orang Paling Pintar di Jepang Berkeinginan Masuk Universitas di Indonesia dan Segera Menjadi Doktor

Usai acara, tampak senyum sumringan dari para pemenang lomba. Rupanya mereka mendapat kesempatan foto bersama dengan Presiden Jokowi.