TRIBUNNEWS.COM, GRESIK - Masyarakat Gresik yang tergabung dalam Forum Masyarakat Prasejahtera Korban Rentenir unjuk rasa di kantor Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meminta bantuan pengentasan kemiskinan.

Unjuk rasa yang dipimpin Hari Susilo, warga Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Gresik, itu mengatakan belasan ibu-ibu korban rentenir unjuk rasa dengan membawa poster sebagai ungkapan aspirasinya.

Di antara poster tersebut berbunyi 'Perbaiki Database Warga Miskin', 'Ojok Bangun Tugu Wae, Ijek Akeh Masyarakat Susah Sekolah' dan 'Penuhi Hak Dasar Masyarakat Pendidikan dan Kesehatan'.

"Kita meminta Pemerintah Kabupaten Gresik melihat kami sebagai warga yang perlu diperhatikan. Sehingga, berhak untuk menerima bantuan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia pintar dan bantuan modal usaha dari pemerintah daerah. Sehingga, bantuan tidak salah sasaran," kata Hari, Kamis (5/9/2019).

Belasan peserta unjuk rasa menuntut Pemkab Gresik supaya tidak salah sasaran mendata warga miskin.

Sehingga masyarakat miskin dapat menerima bantuan dan tidak menjadi korban rentenir yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi.

Baca: Video Guru SD Dikeroyok Wali Murid Viral di Facebook, Kronologi Kejadian hingga Pelaku Ditangkap

"Karena tidak punya uang, kemudian diberi pinjaman rentenir untuk biaya sehari-hari, sekolah dan kesehatan. Karena penghasilan tidak ada, akibatnya masyarakat semakin miskin dan diuber-uber oleh rentenir," imbuh Hari.

Unjuk rasa yang dijaga ketat aparat kepolisian, TNI dan Satpol PP tersebut berlangsung aman dan lancar.

Massa menyampaikan aspirasinya dengan duduk-duduk di depan pintu gerbang Kantor Pemkab Gresik Jl Dr Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas, Gresik.

Menurut Hari, masyarakat menjadi korban rentenir karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering memberikan program pengentasan kemiskinan yang salah sasaran.

Misalnya, keluarga kepala desa yang diberi bantuan dan tim sukses pilakdes yang diberi dana hibah. Akibatnya, yang miskin semakin miskin.

"Masyarakat menjadi korban rentenir ini disebabkan ada utang untuk kebutuhan sehari-hari, sekolah anak dan bayar BPJS mandiri. Sekarang BPJS mau dinaikkan lagi. Nanti PLN naik dan BBM naik. Masyarakat semakin susah dan dimiskinkan oleh sistem pemerintahan sendiri," imbuhnya.

Baca: Bali Masuk 5 Besar Jumlah Penderita HIV/Aids Tertinggi di Indonesia, Mencapai 21.000

Sementara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Sentot Supriyohadi mengatakan bahwa untuk perbaikan data warga miskin bisa diperbaiki setiap enam bulan sekali.

Baik oleh petugas program keluarga harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

"Tim dari PKH dan TKSK ini terus memperbaiki data warga miskin. Jangan sampai yang dulu miskin dan sudah kaya masih menerima bantuan tersebut. Makanya ini menjadi masukan bagi kami di dinas sosial," kata Sentot, sambil duduk santai bersama pengunjuk rasa.

Bahkan, dalam kesempatan itu Sentot menawarkan apabila ada anak yang putus sekolah mau dititipkan di yayasan sosial, Dinsos siap mengantarkan ke yayasan.

"Monggo, jika ada anak yang mau ditempatkan di panti asuhan, kita akan antarkan. Nanti ada pendidikan gratis dan ada makannya," imbuhnya.

Setelah mendapat penjelasan panjang lebar dari kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, massa membubarkan diri dengan tertib.

Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Ibu-ibu Korban Rentenir Gelar Demo di Kantor Pemkab Gresik Minta Bantuan Pengentasan Kemiskinan