TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - PT Inuki (Industri Nuklir Indonesia) (Persero) bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, menggelar seminar dalam bentuk webinar, bertajuk 'Equilibrium Pelayanan Pet Scan di Indonesia #petforeveryone', di Gedung Pusat Penelitian FK-KMK UGM, Yogyakarta, Kamis (5/9/2019).

Seminar yang dihadiri sejumlah pengamat, akademisi, mahasiswa UGM, juga pakar kesehatan yang tersebar di Indonesia ini, dibuka langsung oleh moderator Ni Luh Putu Eka Andayani, dilanjutkan dengan sambutan pembukaan oleh Direktur Produksi dan Penjualan, PT Inuki, Bunjamin Noor.

Bunjamin berbicara soal kerja dari pengobatan nuklir dengan Siklotron & PET / CT Technology dan juga kans pasar pengobatan nuklir ini di negara-negara ASEAN yang meliputi Thailand, Malaysia, Indonesia, Kamboja, Vietnam, Singapura, dan Filipina.

Bunjamin mengatakan di negara-negara maju, jumlah pusat pelayanan kedokteran nuklir sekitar 2-4 pusat untuk 1 juta jiwa. Di Indonesia, hanya terdapat 4 pusat untuk 260 juta penduduk.

Permasalahan bagi para penyedia pelayanan kedokteran nuklir saat ini adalah, saat ini RS tidak dapat mengedarkan/menjual produk radiofarmaka ke institusi lain di luar RS, karena terbentur regulasi, sehingga produksi menjadi sangat mahal dan tidak efisien.

"Inuki akan bertransformasi sebagai center of excellent di bidang nuclear medicine dan mendorong sinergi antar kementerian/lembaga yang terkait untuk pengembangan siklotron di Indonesia serta membantu mewujudkan nawacita Presiden Republik Indonesia, yaitu Indonesia Sehat," ungkap Bunjamin.

Usai sambutan, dilanjutkan dengan seminar yang dibawakan 4 orang nara sumber langsung: dr. Hans Wijaya (CEO National Hospital Surabaya), Prof. dr. Laksono Trismantoro, Msc, PhD (Guru Besar Universitas Gajah Mada), Dr. M. Luthfie Hakim, SH, MH (Pakar Hukum Kesehatan), dan Bunjamin Noor. Sementara satu narasuber Dr Kuntjoro A Purjanto, MKes yang merupakan Ketua Perhimpunan Rumas Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) melakukan webinar via sambungan video call dari Padang.

Isi seminar/webinar yang dipaparkan oleh para nara sumber ini lebih kepada pengembangan Cancer Center of Excellent Regional yang butuh komitmen dari banyak pihak, bukan hanya Rumah Sakit (RS) tapi juga Dinas Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Pemerintah Pusat dan daerah.

Dr. Kuntjoro sebagai Ketua PERSI juga mengungkapkan perlunya pembangunan ekosistem yang mendukung, mulai dari beasiswa untuk dokter ahli, regulasi dari UU sampai Permenkes, Kesiapan Dinkes, business plan RS, sampai ke masalah sumber-sumber pembiayaan yang selain BPJS juga perlu digali sumber lainnya. Ia juga mengemukakan pandangan PERSI terhadap fasilitas siklottron di RS.

"Layanan PET-CT dapat dimanfaatkan oleh RS yang memiliki Pusat Kanker Terpadu, Pusat Jantung Terpadu, dan Pusat Otak terpadu," tutur Dr. Kuntjoro.

Sementara itu, Prof. dr. Laksono mengatakan, selama lima tahun ini pertumbuhan RS di Indonesia didominasi RS private di Provinsi-provinsi maju.

"Sebagian bekerja sama dengan BPJS. Akibatnya, terjadi ketidakmerataan pelayanan kesehatan dan pelayanan Kanker merupakan salah satu yang tak seimbang. Karena itu, perlu adanya penyeimbangan pelayanan kanker, berbagai bahan yang mahal untuk invests perlu dicari solusinya, juga perlu ada agenda kebijakan baru untuk menyeimbangkan pelayanan kanker di Indonesia," jelas Prof. dr. Laksono sembari berharap hasil seminar/webinar ini bisa menjadi salah satu bahan untuk policy brief tentang hal ini.

Dr. M. Luthfie Hakim memberi paparan soal penyelenggaraan pelayanan siklotron yang merupakan pemanfaatan radionuklida dan/atau radiofarmaka yang dihasilkan oleh peralatan siklotron untuk keperluan pelayanan, pendidikan dan penelitian bidang kesehatan hanya dapat diselenggarakan di RS kelas A, atau RS kelas B, terutama RS yang ditetapkan sebagai RS pendidikan.

"Pelayanan kedokteran nuklir sangat tergantung pada supria dan logistik dari radionuklida dan/atau adiofarmaka yang dihasilkan oleh siklotron. Setiap siklotron dapat memenuhi kebutuhan untuk beberapa sarana pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan kedokteran nuklir yang membutuhkan radionuklida dan/atau radiofarmaka, sesuai kemampuan alat tersebut," papar Dr. M Luthfie Hakim.