Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ini Penjelasan Kapendam IV/Diponegoro soal Video Aparat TNI Bentrok dengan Warga di Kebumen

Ia menjelaskan pada saat yang sama datang masyarakat yang mengaku memiliki tanah tersebut namun tidak mempunyai surat kepemilikan yang sah.

Ini Penjelasan Kapendam IV/Diponegoro soal Video Aparat TNI Bentrok dengan Warga di Kebumen
twitter Gusdurian Semarang
tangkap layar video bentrok pria berseragam TNI dengan warga di Kebumen, Jawa Tengah 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapendam IV/Diponegoro Letkol Kav Susanto membenarkan anggota TNI gabungan dari Kodim 0709/Kebumen dan Yonif 403/WP yang sedang mengamankan pekerjaan pemagaran aset TNI AD terpaksa bertindak represif terhadap aksi demo yang dilakukan ratusan warga yang menolak pemagaran Lapangan Tembak Dislitbangad pada Rabu (11/9/2019).

Susanto mengatakan kejadian itu bermula dari adanya pekerjaan proyek pemagaran tahap III  areal Lapbak Dislitbangad di  Desa Brencong, Kecamatan Buluspesantren Kabupaten  Kebumen.

Ia menjelaskan pada saat yang sama datang masyarakat yang mengaku memiliki tanah tersebut namun tidak mempunyai surat kepemilikan yang sah.

Baca: Video Bentrok Aparat TNI dengan Petani di Kebumen Viral, Ini Penjelasan Kodam IV/Diponegoro

Ia mengatakan, kegiatan pemagaran yang dilakukan Kodam IV/Diponegoro adalah untuk mengamankan aset negara dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena area tersebut merupakan daerah latihan atau tepatnya lapangan tembak.

Ia juga mengatakan masyarakat masih tetap diperbolehkan untuk menggarap lahan tersebut dengan catatan tidak boleh mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah miliknya sampai dengan ada keputusan lebih lanjut.

"Perlu diketahui, berdasarkan Surat DJKN Kanwil Prov. Jateng Nomor S-825/KN/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Penjelasan bahwa tanah kawasan latihan TNI seluas 1.150 HA diperoleh dari peninggalan KNIL tahun 1949. Saat ini tanah tersebut sudah masuk daftar Barang Milik Negara dengan Nomor Registrasi 30709034. Jadi bukan milik warga," kata Susanto saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu (11/9/2019).

Ia mengatakan, adanya pengusiran warga yang dilakukan oleh aparat dengan tindakan keras di lapangan karena masyarakat tidak mau meninggalkan area tersebut dengan cara baik-baik (persuasif).

Menurutnya, saat itu masyarakat sudah tidak bisa dikendalikan dan cenderung berbuat anarkhis, maka terjadilah tindakan represif agar warga dapt meninggalkan lokasi.

"Apa yang dilakukan TNI semata-mata melaksanakan perintah yang tertuang dalam PP No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Jadi apa yang dilakukan TNI adalah kontitusional," kata Susanto.

Susanto juga menegaskan, tindakan yang dilakuan Kodam IV/Diponegoro tetap mengedepankan tindakan persuasif dengan memaksimalkan mediasi dan mengajak masyarakat untuk duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Gita Irawan
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas