TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Ribuan nelayan di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, kesulitan untuk mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM) karena para pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) takut menjual BBM bersubsidi menggunakan jeriken.

"Kalau perlu saya mencium kaki bapak ibu sekalian agar kami nelayan bisa membeli BBM bersubsidi," kata Sekretaris DPD HSNI DIY Gamal Asgar dalam audensi dengan Forkompimda di Kantor DPRD Gunungkidul, Selasa (8/10/2019).

Selama ini, para nelayan sulit mengakses BBM bersubsidi seperti premium dan solar. SPBU enggan menjual BBM bersubsidi meski para nelayan sudah mengantongi surat rekomendasi.

Para nelayan sebenarnya mampu untuk membeli BBM non subsidi dengan jenis Pertalite atau Pertamax namun mesin kapal yang digunakan tidak bisa menggunakan kedua jenis BBM tersebut.

"Mesin kapal nelayan itu jenisnya 2 tak dan harus menggunakan oli samping, kalau kami menggunakan pertamax atau pertalit mesin kami yang tidak mampu akan berkerak dan mudah rusak," ucapnya.

Menurut Gamal, pemilihan mesin 2 tak bukan tanpa alasan. Sebab, karakteristik laut selatan, kapal harus bermesin 2 tak yang memiliki respon cepat untuk menghindari gelombang.

Dengan jumlah nelayan sekitar 2019 orang, setiap bulan nelayan membutuhkan BBM subsidi berjenis solar 43 ton untuk kapal berukuran 5 GT-30 GT, sedangkan BBM bersubsidi premium membutuhkan 180 ton untuk nelayan yang menggunakan perahu motor tempel.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kabupaten Gunungkidul Krisna Berlian mengatakan, pihaknya berharap ada pertemuan dengan pemilik SPBU dan Pertamina.

SPBU ketakutan untuk melayani para nelayan, karena ada oknum yang ditangkap polisi maka SPBU dapat terjerat hukum.

"Pertemuan ini harus dalam rapat paripurna sehingga dapat mengundang semuanya, seperti pengusaha SPBU, Pertamina diundang," ucapnya.

Ke depan, pihaknya berharap nelayan bisa menunjuk satu orang sebagai penyalur BBM sehingga SPBU menjadi tidak takut dalam melayani nelayan.

Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan, dari audensi disimpulkan jika nelayan bisa mendapatkan BBM bersubsidi dengan surat rekomendasi.

"Syarat mendapatkan rekomendasi adalah kepala pelabuhan menerbitkan surat rekomendasi kepada nelayan yang surat-suratnya lengkap. HSNI juga harus menerbitkan surat yang isinya jumlah kebutuhan BBM besrsubsidi yang dibutuhkan nelayan," ucapnya.

Rekomendasi harus menyertakan jumlah kebutuhan nelayaan yang riil. Sehingga meminimalisir penyalahgunaan BBM bersubsidi.

"Jangan sampai kebutuhannya melebihi yang diajukan dan nanti malah dijual," ucapnya.

Endah berharap dengan adanya kebijakan itu bisa menyejahterakan nelayan. Sebagai pemilik garis pantai terpanjang di DIY, sudah seharusnya ikut menyejahterakan nelayan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Nelayan Rela Cium Kaki Pejabat Demi BBM Bersubsidi"