TRIBUNNEWS, Palembang - Setahun memimpin Provinsi Sumsel, Gubernur Sumsel H.Herman Deru terus melakukan terobosan.

Terbaru HD menginisiasi penandatanganan Fakta Integritas bersama 17 kabupaten/Kota se-Sumsel Gerakan One Agency One Innovation (Satu Instansi Satu Inovasi), di Griya Agung Kamis (24/10).

"Kalau tidak ada perubahan, tidak ada inovasi kita pasti tertinggal. Makanya Saya harap Kabupaten/kota kita ajak jangan takut berinovasi. Gak mungkin dengan APBD yang rata-rata di atas Rp1 triliun mereka tidak bisa berinovasi. Kalau resiko itu pasti ada makanya ayo kita lakukan inovasi ini dengan keterbukaan. Tapi harus diingat goalnya tetap ini harus menurunkan angka kemiskinan," tegasnya.

Dikatakan HD dengan fakta integritas itu satu institusi apapun itu di Sumsel nanti harus ada gerakan inovasi yang dilakukan. Inovasi tersebut bisa diartikan sebagai tereobosan atau sebagai perubahan yang dibuat.

Hanya saja inovasi yang dilakukan harus mempertimbangkan goalnya apa dan resikonya apa. Kalau ternyata goalnya lebih besar manfaatnya daripada resiko menurut HD inovasi tersebut harus dilakukan.

"Kita jangan hanya berpikir tentang zona nyaman saja. Karena zona nyaman hanya membuat kita mengalir begitu saja dan selamanya akan begitu. Ditinggal kita oleh daerah lain, ditinggal kemajuan digital bahkan ditinggal oleh masyarakat itu sendiri," jelasnya.

Menurut HD Ia tidak bermimpi yang muluk-muluk. Inovasi kabupaten manapun dan kota manapun muaranya adalah penurunan angka kemiskinan. Paling tidak Ia meminta setiap daerah dapat menekan angka kemiskinan 1 persen saja per tahun.

"Tadikan saya contohkan. Saya dapat kalung penghargaan yang saya dapat dari Presiden. Itu bukan buat pamer tapi menyemangati karena saya dapat itu karena saya berinovasi. Menurunkan angka kemiskinan di OKUT dari 17% lebih menjadi satu digit," jelasnya.

Bupati dan walikota menurutnya harus berani terbuka dengan gubernur untuk melakukan inovasi agar Pemprov lebih mudah membantu kebutuhan keuangan. Apalagi APBD 2020 tengah disusun saat ini.

"Yang jelas inovasi ini tujuannya jangan hanya untuk politik saja atau untuk pamor pribadi saja. Saya ingin inovasi ini ke depan bukan lagi top down tapi button up sehingga kebutuhan daerah bisa dipenuhi. Intinya untuk melakukan inovasi ini juga buuh kepiawaian dan kemauan serta menyamakan tujuan," jelasnya.

Sementara itu Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumsel Prof Edwar Juliartha, menjelaskan bahwa inisiasi ini lahir hanya 15 setelah Gubernur Sumsel H.Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya dilantik melalui Instruksi Gubernur.

Hal ini menurut Edwar sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden bahwa pemerintahan ini harus lebih kreatif dan berusaha menyelesaikan masalah lebih cepat dan tepat.

"Nah untuk mencari jalan keluar dan memecahkan masalah itu kata kuncinya ada inovasi. Biar kita bisa semakin kreatif dalam rangka menghadirkan pemerintahan di tengah masyarakat. Jadi memang ini harus dilakukan, minimal satu tahun satu inovasi," jelasnya.

Penandatanganan tersebut dihadiri Ketua Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumsel M.Adrian Agustiansyah, Advisor Transformasi GIZ (Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit), Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumsel Prof Edwar Juliartha, serta sejumlah Bupati/Walikota se Sumsel diantaranya Bupati OKUT H.M Kholid Mawardi, Wakil Bupati Empat Lawang Yulius Maulana, Wabup OKU Johan Anuar,dan Wabup Musirawas Hj Suwarti.(*)