Tanggapi Isu Demo Freeport, Kapolda: Papua Tidak Boleh Dijadikan Ajang Konflik
Kapolda mengakui, saat ini masyarakat di Papua masih khawatir bahkan trauma dengan kejadian Agustus dan September lalu.
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA - Menjelang 1 Desember yang diperingati sebagai HUT OPM, berbagai isu terus bertebaran di seantero Papua, seperti akan adanya aksi demo besar-besaran dan penyerangan terhadap fasilitas PT Freeport.
Mengantisipasi hal itu, Polisi terus membangun pendekatan dan komunikasi terhadap berbagai pihak.
Dan juga siap menindak para pelaku yang ingin menciptakan kekacauan. Hal itu diungkapkan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw.
“Papua tidak boleh dijadikan sebagai ajang konflik, sebab Papua adalah Tanah Damai. Jadi, mari jaga terus Papua wilayah yang kondusif,” ujar Kapolda, saat ditemui di Jayapura, 19 November.
Lanjutnya, bagi pihak yang mencoba menciptakan kekacauan di Papua, Polisi akan bertindak tegas sesuai amanat UU di negeri ini.
“Jangan bilang Polisi dibawah pimpinan Waterpauw jahat. Kita hanya mau Papua aman dan damai, itu saja, biar pembangunan berjalan lancar, ”tegas Kapolda.
Meski demikian, sambung jenderal berbintang dua kelahiran Fakfak 56 tahun silam, pihaknya tetap mengedepankan langkah-langkah pendekatan persuasif dan komunikatif.
“Memang kita ketahui kalender Desember dari tanggal 1dan 14 sekaligus juga Natal dan tahun baru sebagai agenda tahunan. Namun ada sebagian saudara-saudara kita yang memperingatinya sebagai hari Kemerdekaan Papua. Bagi mereka, kami lakukan upaya pendekatan komunikatif dan perlu dirangkul, agar tak melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum,” tukas Kapolda.
Yang jelas, jangan melakukan aksi melanggar hukum. Karena setiap warga negara yang terbukti melanggar akan ditindak.
“Mungkin kalau sekedar melakukan ibadah, ya monggo, tapi tidak dalam bentuk aksi. Apalagi aksi yang meresahkan masyarakat luas,” ucapnya.
Kapolda mengakui, saat ini masyarakat di Papua masih khawatir bahkan trauma dengan kejadian Agustus dan September lalu.
“Masyarakat sedang dalam kekuatitan dan syndrome, bahwasanya jangan sampai kejadian beberapa waktu lalu terulang lagi. Dan rasa ketakutan itu harus dihindari,”ucap Kapolda.
Sehingga, upaya pendekatan dengan membangun komunikasi terus dilakukan, dengan berbagai pihak tak terkecuali juga dengan berseberangan.
“Kapolisian terus melakukan upaya pendekatan dan komunikasi dengan pihak yang akan melakukan aksi maupun pihak yang dinilai berseberangan, termasuk tokoh-tokohnya,” tandas Kapolda.
Mengenai suara miring yang ditujukan ke Polda Papua terkait pemindahan para tersangka kerusuhan Papua ke Kalimantan, agar proses persidangan berjalan aman dan lancar.
“Beberapa tersangka makar yang dipindahkan ke Kalimantan, agar pelaksanaan sidang berjalan aman dan baik. Itu saja kok,” imbuhnya.
Mengenai wilayah yang menjadi prioritas perhatian menjelang 1 Desember, karena dianggap rawan, Kapolda mengakui ada beberapa daerah.
“Semua sudah tahu wilayah-wilayah di Papua yang menjadi prioritas khusus pengamanan, seperti Wamena, Timika, Jayapura, Intan Jaya, Kota Jayapura, Yahukimo, Tolikara dan Nduga,”ungkapny.
Soal penambahan pasukan, Kapolda mengatakan, personil yang ada saat ini masih dianggap ideal.
“Saya kira kekuatan Polri saat ini di Papua sudah cukup, jadi belum ada penebalan pasukan,” ujarnya.
Juru Bicara OPM Sebby Sambon saat di konfirmasi terkait berbagai issu yang berkembang mengatakan, saat ini pasukannya sedang mempersiapkan aksi.
“Pasukan kami dibawah pimpinan Komandan operasi Umum Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Mayjen Lekagak Telenggen sudah siap di wilayah Intan Jaya Tembagapura. Dan perintah mereka, akan umumkan perang lagi di Freeport,”singkat Sebby melalui pesan elektroniknya dari Papua Nugini, Selasa 19 November. (kontributor Tribunnews.com, Banjir Ambarita)