Gibran Maju Pilwalkot Solo Lewat DPD Jateng, Pengamat: PDI-P akan Cari Sosok Potensial Pemenang
Gun Gun Heryanto menanggapi langkah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
Penulis: Nuryanti
Editor: Fathul Amanah
TRIBUNNEWS.COM - Analis Politik Universitas Islam Negeri (UIN), Gun Gun Heryanto menanggapi langkah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
Gibran sudah sah menjadi Bakal Calon Wali Kota Solo setelah mendaftarkan diri di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Tengah, Kamis (12/12/2019).
Dalam program Kompas Petang, Gun Gun Heryanto ditanya mengenai dinamika yang tengah dihadapi PDI-P setelah pendaftaran Gibran itu.
"Sekarang akan sangat bergantung kepada proses pertimbangan tingkat pusat," ujar Gun Gun Heryanto di Studio Menara Kompas, Kamis (12/12/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.
Menurut Gun, PDI-P akan mempertimbangkan sosok yang dinilai akan memenangkan Pilkada.
Termasuk Pilkada Solo 2020 yang akan diikuti oleh Gibran nantinya.
"Makanya kalau bicara mengenai posisi PDI-P di Solo, akan mencari sosok potensial yang akan memenangi konstetasi di Solo," jelasnya.
Selain itu, Gun juga berharap Presiden Jokowi bisa menempatkan dirinya dengan baik menghadapi Pilkada 2020.
Mengingat selain Gibran, menantu Jokowi yaitu Bobby Nasution juga menjadi Bakal Calon Wali Kota Medan.
Gun berharap Jokowi tidak masuk dalam proses pemenangan Gibran dan Bobby, sehingga tidak timbul dugaan conflict of interest atau konflik kepentingan.
"Di tingkat praktis, Jokowi juga harus benar-benar menunjukan role model ketika anak atau mantunya maju ke Pilkada, kemudian tidak masuk ruang politis yang menunjukan conflict of interest," jelas Gun.
Gun juga ingin dalam Pilkada nanti, Gibran dan Bobby diberi kemandirian tanpa melibatkan urusan dengan Presiden Jokowi.
"Saya berharap ketika Jokowi jadi presiden, anak dan mantu menjadi bagian kontestasi, kemudian diberi kemandirian," ungkapnya.
Gun menambahkan, adanya dinasti politik perlu diberi kritikan karena menghalangi jalan seseorang dalam pencalonan yang sama.
"Sebenarnya yang harus kita kritik adalah politik dinasti, karena dinasti politik itu menutup akses demokrasi dari kompetitor," ujar Gun.
Gun menjelaskan, siapapun boleh mengikuti Pilkada jika pencalonan dilakukan secara demokratis.
"Hak politik melekat pada seorang warga negara untuk mencalonkan diri secara demokratis, anak siapapun boleh maju," jelasnya.
"Kita menghormati hak semua orang," lanjut Gun.
Sehingga Gun berujar, masyarakat harus membedakan antara dinasti politik dengan majunya seseorang berdasarkan sistem demokrasi.
"Jadi kita harus membedakan politik dinasti dengan majunya seseorang dengan hak sipil seseorang yang mengikuti prosedur demokratis," katanya.
Gun juga menyampaikan, majunya Gibran terjun ke dunia politik punya sisi positif dan negatif.
"Ini ada sisi positif dan negatifnya," ujar Gun Gun.
Menurutnya, keuntungan yang diterimanya yaitu, dia sudah dikenal oleh publik karena sudah ada pemberitaan mengenai dirinya sebelumnya.
"Sisi positifnya, dia akan mudah mendapat ruang publisitas publik," kata Gun.
"Karena saat pemerintah Jokowi, hampir setiap hari ada pemberitaan keluarga, di situ ada nama Gibran dan menantunya," jelasnya.
Sehingga Gun menilai, Gibran sudah mempunyai modal politik di awal langkahnya itu.
"Secara modal politik dia pasti naik," ungkapnya.
Namun, sisi negatifnya ada kemungkinan Gibran mendapat perlakuan khusus sebagai keluarga Jokowi.
"Negatifnya, kalau ada upaya memanfaatkan hak-hak khusus sebagai bagian dari orang yang berada dalam kekuasaan," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang sudah sah menjadi Bakal Calon Wali Kota Solo, untuk Pilkada 2020.
Presiden Jokowi menyebut langkah Gibran terjun dalam dunia politik itu adalah sebuah kompetisi yang menurutnya bisa kalah ataupun menang.
"Itu kan sebuah kompetisi, kompetisi bisa menang bisa kalah," ujar jokowi, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (12/12/2019).
Sehingga, Jokowi menilai rakyat yang berhak untuk menentukan pemenang dari kompetisi Pilkada itu.
"Terserah rakyat yang memiliki hak pilih, siapapun punya hak pilih dan dipilih," jelas Jokowi.
"Kalau rakyat nggak memilih, ya gimana?" tanyanya.
Menurut Jokowi, majunya Gibran mengikuti pencalonan Wali Kota Solo adalah kompetisi, bukan sebuah penunjukan.
"Ini kompetisi, bukan penunjukan, beda, tolong dibedakan," ungkap Jokowi.
(Tribunnews.com/Nuryanti)