Sementara dengan referensi ASF itu, 90-100 persen habis. Itu menjadi pertimbangan di sana apakah deklarasi dilakukan secara nasional, provinsi atau kabupaten/kota.

"Karena ini hanya terjadi di Sumut, di 16 kabupaten/kota," katanya.

Deklarasi secara nasional, provinsi atau kabupaten memiliki dampaknya masing-masing. Kalau nasional, kata dia, berarti seluruhnya kena.

Ketika kabupaten, yang mati tidak sebanyak referensi hitungan para ahli. Menurutnya, keterlambatan (declare) itu membawa dampak buruk dan dampak baik.

Dampak buruknya, teman-teman di lapangan tidak memiliki kekuatan untuk pendekatan kepada berbagai pihak.

"Katakanlah dalam hal anggaran. Dampak baiknya, sekarang bisa mengetahui case-nya di mana. Tapi harus di-declare itu statusnya apa (ASF atau bukan)," tuturnya.

Agustia mengatakan, ketika sudah di-declare, berarti yang harus dilakukan adalah bio security dimulai dari skala kandang.

Pasalnya, jika satu sudah terkena maka satu kandang itu harus habis. Dengan catatan yang di kandang tak boleh keluar agar tidak menyebar.

"Jadi kalau sudah di-declare, itu yang hidup harus dihabiskan dan di tempat itu, dilakukan pengosongan dari ternak babi bisa 2-3 bulan. Setelah itu diletakkan hewan sentinel untuk memastikan tidak ada lagi satu pun virus di situ," bebernya.

Kalau tidak di-declare maka penanganan kematian babi akan mengalami kendala anggaran dan kendala teknis.

Pemerintah di daerah harus menunggu dari pusat. Namun menurutnya, sudah ada surat edaran dari Mendagri, Tito Karnavian kepada seluruh Gubernur terkait ASF yang dalam klausulnya menyebutkan untuk menggunakan APBD saat terjadi wabah seperti ini.

Dengan surat edaran itu, daerah bisa mengambil langkah-langkah penanganan.

Sejauh ini, anggaran, daerah minim. Jangankan APBD provinsi, pusat juga begitu. Sudah ada kamarnya masing-masing.

"Dengan case begini, misal di sini ada lebih sedikit tarik ke sini. Pusat lebih fleksibel, daerah tidak," sebutnya.