TRIBUNNEWS.COM, AMLAPURA - Villa bodong yang melanggar aturan di Karangasem makin marak beroperasi.

Vila bodong ini belum kantongi izin operasional dan menyalahi aturan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Seperti di Sangkan Gunung Kecamatan Sidemem dan Kecamatan Abang.

Kepala Satpol PP Karangasem, I Wayan Sutapa menjelaskan, vila bodong di Karangasem terus naik setiap tahunnya.

Data Satpol PP, vila bodong di Karangasem yang terdata sekitar 96 unit.

Terbanyak di Bunutan dan Purwakerti Kecamatan Abang, serta Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen.

"Vila bodong sudah kita pantau. Ada vila yang tak miliki izin operasi, pemanfaatan ruang, hingga meenyalahi aturan karena menyerobot sebadan sungai. Seperti vila yang baru dibangun di Desa Sangkan Gunung," ungkap I Wayan Sutapa, Kamis (2/1/2020) pagi.

Satpol PP Kaarangasem telah memberi teguran 1, 2, dan 3 ke beberapa vila bodong agar segera mengurus izin.

Jika seandainya tak diindahkan, pihaknya akan mengambil tindakan tegas sesuai peraturan daerah.

"Kita beri waktu untuk segera urus izin dan melengkapi persyaratannya," imbuh Sutapa.

Sebelum menindak vila bodong, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait lebih dulu.

Baca: Lemas dan Sesak Nafas, Artha Dievakuasi Lewat Jalur Pendakian Gunung Lawu

Baca: Pasutri yang Tersesat di Gunung Agung Ditemukan Lemas karena Kehabisan Makanan

Seperti Dinas PUPR Karangasem memiliki wewenang terkait RTRW.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM - PTSP) Karangasem memiliki wewenang mengurusi segera perizinan.

"Untuk vila yang di Sangkan Gunung kita sudah layangkan teguran 3 kali. Sekarang pembangunannya sudah dihentikan untuk sementara karena telah melanggar aturan," tambah Sutapa, mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Damkar serta staf ahli Pemda.

Satpol PP meminta agar DPM - PTSP Karangasem segera jemput bola, sehingga pemilik dapat segera mengurus izin.

Wayan Sutapa berjanji akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas PUPR dan DPM - PTSP Karangasem.

Harapannya agar vila yang tak berizin bisa membayar pajak.

Pihaknya berharap, melalui temuan ini diharapkan Pendapatn Asli Daerah (PAD) Karangasem meningkat.

Mengingat pendapatan asli daerah mengalami penurun drastis. Pendapatan pajak villa tak sebanding dengan jumlah vila di Karangasem.

Baca: Enam Alat Pendeteksi Gempa Dipasang di Karangasem

Baca: Warga Desa Dukuh Karangasem Kesulitan Air Bersih, Terpaksa Rogoh Kocek Rp 1,5 Juta Per Bulan

Villa yang ada kebanyakaan tak dilaporkan ke pemda.

Sebelumnya, DPRD Karangasem juga mendorong Badan Keuangan dan Pengelolaan Asset Daerah (BKPAD) serta Dinas Penanaman Modal dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk segera memunguti pajak dan membuatkan izin.

Tujuannya untuk menggenjot pendapatan daerah.

Dewan minta eksekutif segera melakukan pendataan jumlah vila di Karangasem, serta memetakan mana berizin dan tidak.

Banyaknya vila yang tidak berizin menjadi penyebab utama merosotnya PAD.

DPRD meminta eksekutif menindak vila yang belum ada izin karena sudah merugikan pemerintah daerah.

Artikel ini telah tayang di tribun-bali.com dengan judul Terdata 96 Unit, Vila Bodong di Karangasem Kian Marak