TRIBUNNEWS.COM - Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), M. Farid Wajdi, menjelaskan terkait dampak postif dan negatif dari pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Solo Raya.

Dampak positif dapat memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat yang bersangkutan.

Sementara pihak yang akan menerima dampak negatifnya lebih condong ke Pemerintah Pusat.

Penjelasan ini ia sampaikan dalam acara diskusi Ngobrol Mepet Sawah (MEWAH) dengan tema "Buka-bukaan Bicara Provinsi Solo Raya".

Sebelumnya usulan pembentukan Provinsi Solo Raya sempat dilontarkan oleh Bupati Karanganyar, Juliyatmono pada Oktober tahun lalu.

Juliyatmono mengusulkan eks Karisedenan Surakarta ini meliputi enam kabupaten dan satu kota.

Di antaranya Adapun, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta atau Solo.

Menanggapi hal tersebut, Farid menyambut baik usulan tersebut.

Menurutnya ini akan berdampak postif bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Solo Raya nantinya.

"Plus minus-nya itu tentu ada," ujar Farid di lantai 1 Gedung Tribunnews.com,  Jl. Adi Sumarmo No.355 A, Plalangan, Klodran, Colomadu, Karanganyar, Kamis (16/1/2020).

"Tapi untuk kepentingan yang lebih ke pelayanan masyarakat itu pasti lebih menguntungkan (masyarakat)," imbuhnya.

Menurutnya adanya Provinsi baru ini akan dapat membuat percepatan pembanguan di Solo Raya.

Serta kompleksitas masalah akan lebih rendah karena Jawa Tengah yang luas ini tidak hanya ditangani oleh satu provinsi saja.

"Masyarakat (Solo Raya) lebih dekat, koordinasi lebih cepat," ujarnya.

"Jadi Bupati, Wali Kota se Solo Raya lebih mudah dikoordinir oleh Gubernur untuk melakukan percepatan pembangunan," imbuhnya.

"Itu otomatis secara garis besar seperti itu," jelasnya.

Tak hanya itu, adanya Provinsi Solo Raya juga akan memberbesar kesempatan para anak muda yang ingin turut membangun daerahnya melalui jalur politik 

"Bahkan masyarakat yang seperti generasi muda ini, kalau nanti jadi tokoh politik otomatis peluang DPR kan bertambah," ujarnya.

"DPR Provinsi tidak hanya berebut ke Jawa Tengah tapi juga ke Solo Raya," imbuhnya.

"Tak hanya DPR, otomatis peluang dalam Gubernur dan Wakil Gubernur, Kepala Dinas - Kepala Dinas provinsinya juga bertambah," jelasnya.

"Itu positif bagi masyarakat," kata Farid.

Sementara itu, dari sisi minusnya, akan ada di Pemerintah Pusat.

Adanya Provinsi baru ini otomatis akan menambah beban negara. 

"Negatifnya mungkin lebih ke Pemerintah Nasional," ujar Farid.

"Otomatis nanti anggarannya bertambah, biaya koordinasinya bertambah," imbuhnya.

"Itu yang menjadi menambah beban, dari kacamata beban nasional," jelasnya.

Namun Farid mengungkapkan sebenarnya hal itu tidak akan bermasalah kalau negara ini maju dan makmur.

"Biaya berapapun demi keejahteraan masyarakat kemakmuran wilayahnya," tegasnya.

Farid juga menegaskan sekali lagi, wacana pembentukkan Provinsi Solo Raya secara logika dan teori dapat memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat.

"Ini kan untuk masyrakarat Solo Raya, plus (memiliki dampak positif) otomatis," imbuhnya. (*)

(Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma)