"Walaupun sekarang masa pemerintahan Jokowi belum habis, pada saat bulan Agustus 2020 itu suka atau tidak suka pemerintahan akan habis (bila tak daftar ulang)," ujar Renny.

Lebih lanjut Renny mengatakan, selain daftar ulang setiap negara pun harus membuat laporan pertanggungjawaban, berikut membayar pajak.

Jokowi tak berkomentar

Jokowi pun tampak tak berkomentar mengenai Sunda Empire.

Jokowi tengah bergiat menghadapi resesi ekonomi global.

Dikutip dari Kompas.com, Jokowi bahkan mengumpulkan jajaran menterinya, Rabu (30/10/2019) untuk membahas resesi ekonomi.

"Ekonomi global dalam lima tahun ini dan perkiraan-perkiraan dari lembaga-lembaga internasional, tahun depan akan menuju ke sebuah situasi yang lebih sulit, bahkan banyak yang sampaikan menuju ke sebuah resesi," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku telah melihat prediksi adanya resesi ekonomi global lebih sulit di masa mendatang.

Oleh karena itu ia menilai sudah sepatutnya pemerintahan keseluruhan antipatif.

Pemerintahan melalui kementerian maupun lembaga melakukan peningkatan ekspor dan substitusi barang-barang impor.

Selain itu, Indonesia pun menggenjot dan menarik investor untuk menaruh modal di Indonesia.

"Artinya ekspor dan investasi, peningkatan keduanya ini menjadi kunci dalam kegiatan kita di bidang ekonomi," ujar Jokowi.

Untuk memacu itu Jokowi melihat diperlukan pemangkasan berbagai regulasi yang selama ini menjadi penghambat.

Di mana hal itu juga diperlukan pemerintah tengah merancang Omnibus Law.

Omnibus Law adalah sebuah UU yang dapat membatalkan UU atau peraturan lain.

"Regulasi-regulai di bidang perekonomian yang menghambat investasi dan ekspor, dilihat betul agar segera ditindaklanjuti apa yang telah kita rencanakan mengenai penerbitan Omnibus Law sudah mulai bulan lalu, ada 74 undang-undang (penghambat)," kata Jokowi.