TRIBUNNEWS.COM, PANGKALPINANG - Izin usaha pertambangan dan perkebunan berskala besar yang menyasar pulau-pulau kecil di Kepulauan Bangka Belitung mendapat sorotan dari pemerhati lingkungan.

Salah satu yang dikhawatirkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kepulauan Bangka Belitung yakni terbitnya izin usaha tambang dan perkebunan di Pulau Lepar, Bangka Selatan.

Baca: Legislator PDIP Soroti Revitalisasi Monas: Ini Kejahatan Lingkungan

Direktur Eksekutif WALHI Bangka Belitung, Jessix Amundian mengatakan, terdapat IUP produksi timah seluas 375 hektare di Pulau Lepar.

Padahal terdapat sekitar delapan sumber mata air di sekitar IUP.

Baca: Praktisi Migas Sebut Isu Mafia Migas Hanya Dipolitisasi, Ini Alasannya

Di sisi lain terdapat juga perkebunan sawit skala besar seluas 8.199,25 hektare.

"Jika dilihat dari luasan pulau Lepar yang hanya 16.930 hektare, artinya setengah dari tata ruang Pulau Lepar telah dibebani izin korporasi dan sangat bertolak belakang dengan program Reforma Agraria Presiden Joko Widodo (Jokowi)," kata Jessix dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (28/1/2020).

Ekosistem tidak berimbang

Menurut Jessix, keadaan demikian sangat riskan mengingat ada empat desa administratif, yaitu Desa Penutuk, Tanjung Sangkar, Kumbung dan Desa Tanjung Labu di pulau itu.

Fakta ini belum lagi di-overlay dengan luas kawasan hutan, termasuk flora dan fauna endemik, DAS dan jumlah kepala keluarga dan jiwa yang terdampak langsung oleh aktivitas korporasi tersebut.

"Tentunya bagi masyarakat setempat, sumber mata air sangatlah penting bagi penghidupan mereka. Ketika pulau ini dieksploitasi, patut diduga sumber mata air ini menjadi rusak, penurunan permukaan tanah dan juga hilangnya lahan untuk sumber pangan," kata Jessix.

"Tambang dan perkebunan skala besar membuat ekosistem tidak seimbang. Sehingga pulau-pulau kecil bisa tenggelam," lanjut dia

Walhi menilai, produksi timah dan perkebunan sawit di Pulau Lepar sangat rentan, terutama menyangkut keselamatan rakyat dan keseimbangan ekologi di kawasan itu.

Walhi meminta Pemprov Babel secara aktif, arif dan bijak harus mendukung upaya-upaya keselamatan rakyat dan pemulihan lingkungan hidup di tengah krisis ekologis yang terjadi di Bangka Belitung.