TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Baru-baru ini Lembaga Survei Aksara Data Research Center (ADRC) merilis hasil survei mereka tentang Elektabilitas Calon Gubernur Jambi.

Dari hasil tersebut menempatkan Walikota Jambi Syarif Fasha di posisi pertama.

Namun hasil survei tersebut menjadi pertanyaan publik.

Survei yang dilakukan 16 November 2019 -10 Januari 2020 itu tidak menyebutkan jumlah sampel yang digunakan.

Metode yang dipakai juga dipertanyakan.

Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Prof. Hamdi Muluk menyebut bahwa Lembaga Aksara Data Research Center (ADRC) tidak terdaftar.

Saat ini ada 37 lembaga survei publik yang tergabung dalam Persepi.

Dalam list yang dikirim Prof. Hamdi Muluk memang tidak ada lembaga ADRC.

"Ya (tidak terdaftar)," kata Hamdi Muluk saat dihubungi, Jum'at, (31/1/2020).

Ia menyampaikan, menjelang pemilu atau pilkada memang lembaga survei akan menjamur.

Hal tersebut memang terjadi karena ada pihak yang diuntungkan.

"Makanya itu (lembaga survei) musiman, dadakan, memanfaatkan situasi aja. Mumpung ada pilkada. Tapi itu enggak benarlah, kita harus mencegah itulah," lanjut Hamdi Muluk.

Dalam survei, Prof Hamdi mengatakan metodologi harus jelas dan dipublikasi. Kalau tidak dipublikasi pasti tidak bisa dipercaya.

"Gak bisa dipercayalah, kan itu kalau standar lembaga survei, semua metode itu harus tinggi. Berapa responden, bagaimana cara mengambilnya? Bagaimana kerangka sampling nya? Bagaimana kontrol mutunya?" ucap Prof. Hamdi