TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon buka suara atas penggerebekan pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan oleh Andre Rosiade di sebuah kamar hotel di Padang, Minggu (26/1/2020) lalu.

Fadli Zon menilai langkah Andre Rosiade untuk mengungkap adanya prostitusi online di Kota Padang ini, sudah sesuai dengan koridor sebagai anggota dewan yakni mengawasi.

"Saya kira itu bagian dari pengawasan dalam rangka menegakkan hukum, sekaligus memberantas berbagai macam penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat,

saya kira itu masih di dalam koridor untuk mengawasi," ujar Fadli Zon di kantor DPP Gerindra, Kamis (6/2/2020), dikutip dari Kompas.com.

Ia mengatakan, penggerebekan yang dilakukan Andre bersama Polda Sumatera Barat itu, hasil dari laporan masyarakat Padang.

Baca: 8 Fakta Pria Misterius Bersama PSK yang Digerebek Andre Rosiade, Perbaiki Celana lalu Menghilang

Menurutnya, sudah menjadi tugas Andre Rosiade sebagai anggota dewan untuk melanjutkan aspirasi masyarakat.

"Anggota DPR ya harus meneruskan aspirasi masyarakat," ungkapnya.

Politisi Gerindra ini menambahkan, posisi Andre saat itu hanyalah sebagai monitoring, dan penggebrekan dilakukan langsung oleh kepolisian.

"Tapi saya kira itu dalam fungsi pengawasan dan meneruskan aspirasi masyarakat apalagi masyarakat yang diwakilinya itu bagian dari sumpah dan janji DPR sebenarnya," jelas Fadli Zon.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkapkan, Andre Rosiade tidak berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.

Sehingga, DPP akan meminta keterangan Andre terkait keterlibatannya dalam penggrebekan PSK tersebut.

"Belum (belum ada koordinasi), kami mau nanya itu ide darimana? Apa hasil mimpi? Apa hasil apa kan kita enggak tahu," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020), dikutip dari Kompas.com.

DPP Gerindra dijadwalkan untuk memanggil Andre Rosiade pada pekan depan.

Ahmad Muzani berharap Andre dapat memberikan klarifikasi.