Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penolakan pembangunan rumah ibadah kembali terjadi.

Kali ini Gereja Katolik Paroki Santo Joseph Tanjungbalai Karimun‎di dilarang pembangunannya oleh sekelompok massa. Kejadian itu kini menjadi perbincangan hangat.

Banyak pihak meminta pemerintah berperan aktif melindungi umat dalam beribadah. Ini karena hak beragama dijamin UUD 1945‎.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo meminta Pemerintah Kabupaten Karimun belajar dari Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

Risma Cabut Laporan, Apakah Zikria Dzatil Sudah Bisa Dibebaskan dari Jeratan Hukum?

Pria 72 Tahun di Tangerang Bunuh Istrinya, Jeritan Korban Bikin Kaget Orang Ronda

Histeris di Pemakaman Zefania Carina, Karen Pooroe: Mana Anakku, Sudah Tidak Terlihat Lagi!

Rahmat Effendi atau Pepen dikenal tegas berhadapan dengan massa yang menentang pembangunan Gereja Paroki Santa Clara di Bekasi Utara.

"Pemerintah Kabupaten Karimun harus berani seperti Wali Kota Bekasi yang tidak tunduk dengan kemauan massa yang berkali-kali demo menentang pembangunan Gereja Santa Clara," u‎cap Romo Benny, Minggu (9/2/2020).

"Dia (Wali Kota Bekasi) memilih memberi ruang bagi umat Katolik menyelesaikan pembangunan Gereja Santa Clara yang baru diresmikan tahun lalu," ujar Romo Benny lagi.

Romo Benny menuturkan seorang kepala daerah harus punya jiwa Pancasila dan kenegaraan. Mereka harus memberi kesempatan yang sama untuk semua agama karena itu dijamin konstitusi.

Baca: Kuasa Hukum Karen Pooroe Konsultasi ke Polisi, Jerat Arya Satria Claproth ke Jalur Hukum?

Dia juga mengingatkan kepala daerah harus memelihara kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah karena tertuang dalam peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006.

Sementara itu, pihak Gereja‎ Santo Joseph Tanjungbalai Karimun‎ yang memenuhi seluruh persyaratan dengan mengurus Izin Mendirikan Bangunan hingga mengantongi izin renovasi, dipandang Romo Benny sebagai sikap taat aturan.

‎"Sekarang tinggal bupatinya, mau tidak tunduk pada peraturan yang dikeluarkan," tegasnya.

Untuk diketahui pembangunan Gereja Santo Joseph‎, Tanjungbalai, Karimun diproses massa yang menamakan diri Forum Umat Islam Bersatu (FUIB).

Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Karimun mencabut IMB gereja tersebut yang telah keluar padaa 2 Oktober 2019 dengan nomor 0386/DPMPTSP/IMB-81/2019.

Sebelumnya Ketua Umum Vox Populi Institut Indonesia‎ (VOX Point) Yohanes Handojo meminta pemerintah tidak menutup mata dengan kasus ini.
Menurutnya negara harus hadir dalam persoalan yang dihadapi 700 umat Gereja Santo joseph.

Adanya penolakan itu renovasi gereja, dianggap Yohanes ‎sebagai noda di tengah toleransi yang terus dirajun selama ini. Terlebih indonesia merupakan negara berasaskan Pancasila yang menjunjung tinggi perbedaan.

Sementara itu Cendekiawan muslim Ulil Abshar Abdalla ‎menilai idealnya pemerintah memberikan jaminan yang pasti kepada kaum minoritas di Indonesia untuk memastikan semua orang berhak punya rumah ibadah.

Ulil menuturkan secara kongkret perlindungan terhadap minoritas dapat dilakukan oleh kepolisian dan pemerintah daerah. Pemerintah harus memberi pemahaman masyarakat bahwa pembangunan rumah ibadah tidak akan mengancam pihak manapun.