TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merencanakan penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pihaknya telah memberi arahan kepada wali kota dan bupati, untuk memberlakukan jam malam.

Upaya dari Ridwan Kamil ini untuk membatasi warga ke luar rumah, dan mencegah adanya kerumunan.

"Merencanakan salah satu PSBB, kami mengarahkan kepada kota/kabupaten segera melakukan upaya perlakuan jam malam," ujar Ridwan Kamil, dikutip dari YouTube metrotvnews, Selasa (7/4/2020).

"Bagian dari proses mendisiplinkan dan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Jawa Barat," jelasnya.

Baca: Daftar Sebaran Virus Corona di Indonesia Selasa (7/4/2020): 80 Kasus Baru di Jabar, DKI Tertinggi

Baca: Jabar dan Banten Paling Tak Siap Menghadapi Ledakan Puncak Corona yang Diprediksi Terjadi April-Mei

Baca: Sudah 70 Ribu Pemudik Masuk Jabar, Ridwan Kamil Khawatir akan Kehabisan Alat Rapid Test

Ia menambahkan, rencana tersebut hasil koordinasi dengan pihak kepolisian wilayah Jawa Barat.

"Sudah disetujui oleh Pak Kapolda asal koordinasi dengan kepolisian." tambah Ridwan Kamil.

Rencana Ajukan PSBB

Ridwan Kamil akan mengajukan penerapan PSBB kepada pemerintah pusat berdasarkan data atau peta persebaran kasus virus corona.

Ia pun sudah menyiapkan argumentasi jika data yang diajukan belum lengkap.

“Jabar akan ambil keputusan berdasarkan data, termasuk PSBB itu akan kita exercise berdasarkan data yang kita terima dari daerah."

"Kalau datanya tidak lengkap, kita susah melengkapi argumentasi PSBB kepada pemerintah pusat,” ujar Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (7/4/2020), dikutip dari TribunJabar.id.

Baca: Potong Gaji hingga Setop Proyek, Ridwan Kamil Siapkan Rp16 T untuk Bereskan Corona di Jabar

Baca: Ridwan Kamil Sebut 70 Ribu Pemudik yang Masuk Jabar sebagai ODP, Imbau Milenial Jangan Pulang Dulu

Baca: Jabar Terima Bantuan Masker hingga APD dari Jack Ma, Ridwan Kamil: Xie Xie, Hatur Nuhun

Pihaknya kini menunggu laporan hasil tes masif lewat rapid diagnostic test (RDT) guna melihat peta sebaran dan pola-pola baru.

Ia lalu mengimbau kepala daerah segera melaporkan hasil tes masif di masing-masing kabupaten/kota.