MTI Jatim Desak Pemerintah Turunkan Harga BBM Saat Minyak Mentah Dunia Anjlok Akibat Covid-19
Bambang menyinggung harga BBM di Indonesia tidak transparan dan lebih mahal dibandingkan negara lain karena permainan kartel itu.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mendesak pemerintah segera menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan nonsubsidi.
Hal ini lantaran harga minyak mentah dunia turun drastis hingga nol dolar AS per barrel.
"Seharusnya harga BBM disesuaikan (diturunkan) dengan harga minyak mentah dunia itu. Kalau minyak mentah turun BBM di Indonesia harganya harus turun," terang Bambang Haryo Soekartono, Kamis (23/04/2020).
Bambang yang juga mantan anggota Komisi VI DPR RI periode 2014-2019 ini menjelaskan di sejumlah negara lain sudah menyesuaikan tarif dan harga BBM berdasarkan harga minyak mentah dunia itu.
Misalnya di sejumlah negara di dunia kerap menyerahkan harga BBM sesuai mekanisme harga pasar dan bahkan negara penghasil minyak dunia dapat memberikan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar seperti Amerika Serikat, Arab Saudi dan Malaysia.
"Turunnya harga BBM ini sangat penting. Karena bisa membantu pengusaha industri manufaktur , sektor jasa transportasi, nelayan terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang saat ini memiliki peran terbesar terhadap perekonomian," kata dia.
Hal ini dikarenakan 60% PDB dan 95 % tenaga kerja Indonesia berasal dari UMKM. Turunnya harga BBM menjadi stimulus positif perekonomian makro Indonesia.
"Apalagi, saat kondisi ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19. Harga energi yang murah dapat menjadi stimulus bagi sektor riil agar ekonomi tetap bergerak, harga pangan stabil serta daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga tentunya bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan oleh Negara," imbuh Bambang.
Cium dugaan kartel
Belum turunnya harga BBM itu, kata pria yang akrab dipanggil BHS ini, menduga adanya permainan kartel. Yakni dimainkan para mafia BBM.
Karena itu, pihaknya mendesak Presiden RI Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menko Perekonomian segera bertindak tegas.
"Karena mafia energi diduga masih leluasa bermain di tengah pandemi virus Corona (Covid-19), sehingga harga BBM lebih mahal dibandingkan harga semestinya," tegasnya.
Menurut pemilik PT Dharma Lautan Utama Grup ini, seharusnya harga BBM di dalam negeri juga harus turun.
Terutama solar subsidi maupun nonsubsidi yang digunakan industri manufaktur, transportasi logistik maupun publik dan nelayan serta dunia usaha lain terkait pariwisata.
