TRIBUNNEWS.COM -Beberapa pemerintah daerah menyikapi penolakan hingga penghalauan perantau yang nekat mudik di tengah pandemi Covid-19.

Namun di Wonogiri,perantau yang mudik tetap diterima dengan syarat mengikuti persyaratan protokol kesehatan.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengaku tak akan menolak dan menghalau para perantau dari zona merah yang nekat mudik ke Wonogiri.

Pasalnya, rata-rata warga yang nekat mudik ke kampung halaman lantaran di tanah perantauan tidak memiliki pekerjaan lagi.

“Kami tidak akan mungkin menolak dan menghalau pemudik. Kalau kami tolak dan halau mereka mau dikemanakan. Mereka itu bukan kerbau. Yang di dalam bus itu bukan kerbau tetapi manusia,” ujar

Joko Sutopo yang akrab disapa Jekek kepada Kompas.com, Senin (27/4/2020) sore.

Bagi Jekek, penerapan kebijakan penolakan warga yang mudik tidaklah tepat.

Untuk itu, bila ditemukan pemudik terindikasi sebagai pembawa Covid-19 maka pemerintah harus hadir dengan menangani sesuai protokol kesehatan bukan dilakukan penolakan.

“Apakah mereka (pemudik) itu bukan sesuatu yang berharga dan harus dilindungi,” kata Jekek.

Menurut Jekek, pemerintah harus memiliki peran lebih dalam menangani perantau yang nekat mudik.

Baca: Di Tengah Corona, 3 Perawat RSUD Bung Karno Solo Diusir dari Indekos, Pihak RS Jemput Pakai Ambulans

Baca: Pantai di Gunungkidul Ditutup Selama Pandemi Corona, Wisatawan Tetap Nekat Liburan

Tetapi tidak menggunakan cara penolakan dan penghalauan perantau saat tiba diperbatasan dareah.

“Kalau pemudik yang sampai Wonogiri berarti ada yang tidak optimal. Faktanya ada bus yang bisa masuk bawa penumpang.” kata Jekek.

Jekek mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah yang menerapkan PSBB sehingga para perantau tetap masih bisa mudik ke Wonogiri.

Kondisi itu menunjukkan di daerah yang menerapkan PSBB terdapat kebocoran-kebocoran sehingga warga bisa tetap mudik.