Ada beras, minyak goreng, gula, mie instan, itu sudah kita kirim. 40.000 KK itu belum dibagikan, tunggu sampai dulu semua baru dibagikan serentak," katanya.

Terkait PKH, menurut bupati, ini problem yang bukan hanya di Kabupaten Tapanuli Tengah melainkan terjadi juga di kota/kabupaten lain.

"PKH itu memiliki pendamping sendiri, jadi apabila ada yang mengarahkan Kepala Desa yang bermain itu bohong, karena PKH tidak urusan Kepala Desa. Kami pun susah berkoordinasi dengan Pendamping PKH itu," ujarnya.

Data-data itu, menurut dia, yang dilakukan Pendamping PKH yang urusannya langsung ke Kementerian Sosial, gajinya pun bukan dari APBD tapi dari Kementerian Sosial.

"Kadis Sosial mungkin yang hanya bisa memindahkan Si A ke Si B,” tutur Bupati Tapanuli Tengah.

Bupati juga  akan meminta Kapolres untuk memeriksa Pendamping PKH ini apabila ada orang kaya yang mendapat.

"Sempat ada yang memiliki mobil mendapat PKH, kalau sempat itu terjadi laporkan kepada kami, kami akan minta pendampingnya untuk di periksa. Kadis Sosial agar menempelkan informasi siapa yang dapat PKH, apakah keluarga miskin,' katanya.

"Jadi kalau kita masuk program keluarga harapan, mohon maaf ini masyarakat miskin, tapi apabila sudah punya rumah, punya sepeda motor, ngapain lagi dikasih PKH. Tapi sekarang ini ada orang yang menggiring opini walaupun kadang-kadang di media sosial dan akun palsu tapi masyarakat terbawa, bahwa Kepala Desa yang disalahkan, Bupati yang disalahkan," kata bupati.

"Urusan apa PKH dengan Kepala Desa, dengan Bupati. Kita sudah berusaha tapi pendampingnyalah yang mendata masyarakat penerimanya,” papar Bupati Tapanuli Tengah.

Bupati mengatakan apabila melihat di media sosial, ada Kepala Desa dari Jawa sana yang mengeluhkan itu, jadi pendampinglah yang harus bekerja jujur. Kepala Desa pun sudah ada yang mengeluh kepada kami bahwa Pendamping ini tidak ada koordinasi dengan Kepala Desa, tidak koordinasi dengan Lurah, masyarakat menyalahkan Kepala Desa dan Lurah, ini tidak benar, ada Pendampingnya.

"Polisi harus cek itu pendampingnya. Apa ada pendamping yang bermain. Itu tidak ada hubungannya kepada kami, Kadis Sosial sifatnya Pembina, koordinasi. Jadi jangan ada yang menyesatkan informasi, apabila ada yang menghujat Kepala Desa memakan dana PKH, keluarga Kepala Desa yang mendapat fitnah," kata dia.

Bupati Bakhtiar menyarankan  agar bertobat dan meminta maaf kepada aparat pemerintahan yang difitnahnya itu karena itu bukan urusan mereka tapi itu urusan Pendamping PKH.

"Saya akan mengundang Pendamping itu supaya mendata yang sebenarnya. Tidak semua Pendamping itu jahat dan tidak semua pendamping itu baik,” ungkap Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani saat meninjau Gedung karantina untuk Pemudik asal Tapteng.

Dalam peninjauan ini turut serta, Sekretaris Daerah Tapteng, Plt. Asisten Pemerintah dan Kesmas, Asisten Administrasi dan Umum, Kepala Pelaksana BPBD Tapteng, Kadis Sosial Tapteng, Kadis Kesehatan Tapteng, Kadis Kominfo Tapteng, Direktur RSUD Pandan, Direktur PDAM Mual Nauli, Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan, Camat Pinangsori, Kepala Puskesmas Pandan, Kepala Puskesmas Pinangsori, Kapolsek Pandan, Kapolsek Pinangsori, Danramil Pandan dan Danramil Pinangsori, Ketua Prodi Keperawatan Tapteng.