TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengeluhkan banyaknya mahasiswa asal Kalbar yang tidak jujur saat mendaftar bantuan tunai pandemi covid-19.

Bahkan dari 3.800 data yang mendaftar pada nomor perwakilan, sebagian besar tidak valid lagi.

Pemerintah Provinsi Kalbar memberikan stimulus berupa bantuan tunai kepada mahasiswa asal Kalbar yang berada di diluar daerah.

Pemprov Kalbar memberikan bantuan tersebut untuk mereka yang belum pulang dan tidak dibolehkan pulang karena adanya pandemi corona.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji menambahkan Pemprov Kalbar terus berupaya membantu mahasiswa rantau.

Baca: Satu Keluarga Ditemukan Lemas dan Lapar di Kebun: Sang Ayah Kehilanghan Kerja Karena Pandemi

Baca: Harry dan Meghan Markle akan Rilis Foto Terbaru Archie di Ulang Tahun Pertamanya

Baca: Xiaomi Redmi Note 9 Resmi Rilis, Simak Spesifikasi Lengkap Ponsel Harga Rp 3 Jutaan

Baca: Sudah 7.748 Kendaraan ingin Mudik Diminta Putar Balik

"Untuk mahasiswa yang tidak pulang Insya Allah kita akan memberikan biaya tunai Rp 600 ribu perbulan untuk tiga bulan,"ucap Midji saat diwawancarai, Jumat (1/5/2020).

Sutarmidji menambahkan, pihaknya membuka pendaftaran untuk mahasiswa Kalbar yang tengah menuntut ilmu di luar provinsi itu.

Selama sehari pendaftaran hampir 4.000 orang mendaftar.

Namun setelah diverifikasi banyak mereka yang mendaftar tidak jujur dan memberikan data palsu.

"Begitu satu hari kita suruh hubungi satu nomor perwakilan Kalbar, yang daftar 3.800 orang. Begitu dilakukan verifikasi banyak yang tidak jujur," ungkap Sutarmidji.

Akhirnya Pemprov harus teliti dan detail betul memilahnya.

Agar bantuan sebesar Rp 600 ribu perbulan selama tiga bulan tidak salah sasaran.

Midji menerangkan, kalau yang sudah dicairkan itu mereka yang jelas berada di asrama-asrama Kalbar.

Mereka juga sering berhubungan dengan perwakilan, sehingga datanya terverifikasi.

"Nah, untuk yang kos harus didata betul, karena kita temukan ada yang sudah pulang, sudah selesai dan masih mengajukan," tambahnya.

Bahkan dari 3.800 data yang mendaftar pada nomor perwakilan, sebagian besar tidak valid lagi.

"Ini bicara keuangan negara, maka harus jelas.

Saya tidak ada masalah, mau 5.000 orang pun akan dikirim dan keluarkan anggaran," tegasnya.

Tapi pertanggungjawabannya data harus benar.

Jangan sampai gara-gara Rp 1,8 juta ada mahasiswa yang berurusan dengan pihak berwajib karena memberikan data palsu.

"Kita tetap memperhatikan secara detail, jangan sampai memberikan data palsu. Bantuan ini diberikan pada mahasiswa yang masih tidak pulang dan masih berada di rantau," pungkasnya. (Syahroni)

Artikel ini telah tayang di tribunpontianak.co.id dengan judul Demi Bantuan Rp600 Ribu Perbulan, Sutarmidji Ungkap Banyak Mahasiswa Kirim Data Palsu Dari 3.800,