Terlebih keluhan itu disampaikan melalui media sosial yang dapat menimbulkan berbagai penilaian.

Yang ditakutkan adalah masyarakat bisa keliru dalam memahami dari cuitan yang ditulis oleh @cakasana.

M Fikser bahkan menuturkan cuitan tersebut bisa berdampak bagi tenaga medis lainnya yang juga rekan seprofesi dengan pemilik akun Twitter.

"Jadi, kami sangat menyayangkan kalau itu disampaikan di media sosial," jelas M Fikser dikutip dari Kompas.com.

"Karena akhirnya akan menimbulkan persepsi atau pemahaman yang keliru di masyarakat."

"Kasihan yang terlibat di dalam penanganan ini begitu banyak orang, termasuk dari medis, teman-teman beliau juga," imbuhnya.

Meski demikian, M Fikser mengungkapkan pihak pemkot maupun gugus tugas sudah memiliki data terkait distribusi bantuan.

M Fikser menjelaskan, setelah diterima oleh Pemkot Surabaya, sejumlah bantuan APD langsung didistribusikan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang membutuhkan.

Baca: Jawa Barat Siap Terapkan New Normal 1 Juni 2020, Ini Skenario di Sektor Ekonomi dan Ibadah di Masjid

Baca: Gubernur Khofifah Bandingkan PSBB di Surabaya dan Malang yang Hasilnya Beda

Saat melakukan distribusi justru Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini juga turut andil.

Disebutkan wali kota yang membagi kebutuhan APD sesuai dengan data yang dimiliki oleh pemkot.

"Tapi yang pasti, kami memiliki data semua APD yang diterima oleh Pemkot, langsung hari itu juga didistribusikan ke rumah sakit-rumah sakit itu," ungkap M Fikser dikutip dari Kompas.com.

"Bahkan, Bu Wali Kota sendiri yang membaginya rata-rata sesuai kebutuhan dan kami ada bukti terimanya," lanjutnya.

Sementara itu, pihak RS Royal Surabaya sebagai tempat kerja dokter tersebut juga memberikan komentar.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara RS Royal Surabaya, dr Dewa Nyoman Sutanaya.