Dana Desa

Di sisi lain, para lurah di Bantul juga merasa keberatan dengan kebijakan Menteri Keuangan terkait tambahan alokasi Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD).

Pasalnya, ketersediaan Dana Desa semakin menipis dan masih banyak program lain yang harus dijalankan.

Hal itu sesuai PMK Nomor 50/PMK.07/2020, yang berlaku mulai 19 Mei 2020. Jika pada tiga bulan pertama lalu keluarga penerima manfaat menerima Rp 600 ribu, untuk tahap 4, 5, dan 6 ini nilai yang diterima hanya Rp 300 ribu per bulan.

Ani yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bantul itu mengatakan, telah secara resmi melayangkan surat keberatan terkait alokasi Dana Desa untuk BLT-DD 4, 5 dan 6 ini kepada Bupati Bantul, Suharsono.

Baca: Nekat Setubuhi Gadis Muda Hingga 4 Kali, Pria 2 Anak Terang-terangan Mengaku: Saya Cinta Sama Dia

Pihaknya merasa butuh solusi yang konkrit, karena polemik yang kini dirasakan para lurah di Bantul sangatlah dilematis dan pelik.

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi sikap Apdesi itu. Di antaranya, terkait pergeseran APBD Desa yang dinilai sudah tidak memungkinkan.

"Dana desa sudah tidak memungkinkan lagi untuk digeser, ada kegiatan lain yang tidak dapat dikesampingkan, seperti pengentasan stunting, lalu bantuan rumah tidak layak huni (RLTH), MCK dan sektor pendidikan. Itu kan harus tetap dilaksanakan," katanya.

Ani mengatakan, pencairan Dana Desa tahap II silam, sebesar Rp634 juta, hampir semuanya tersedot untuk alokasi BLT-DD. Anggarannya sebesar Rp 1,8 juta per kepala keluarga (KK), selama 3 bulan.

Baca: Plus Minus Soal Wacana Sekolah Dimulai di Tengah Pandemi Covid-19, Kak Seto: Keselamatan Anak Utama

"Kalau pencairan Dana Desa tahap III yang 20 persen, atau besarannya sekitar Rp 300 juta kembali untuk BLT-DD ke 4, 5, dan 6, kita sudah tidak mempunyai anggaran lagi untuk melaksanakan kegiatan wajib lain," keluhnya.

Apalagi, pencairan Dana Desa tahap I sebesar 40 persen juga telah dialokasikan sepenuhnya oleh Pemdes untuk tanggap darurat penanganan Covid-19.

Anggaran tersebut, untuk membiayai beberapa program seperti pengadaan hand sanitizer, disinfektan, hingga rumah karantina.

"Kalau sisa 20 persen dialokasikan untuk BLT-DD tahap 4, 5 dan 6, anggaran untuk kegiatan lain harus kami carikan dari mana? Nyuwun sewu, pemerintah pusat ini harusnya bisa lebih memahami kondisi sebenarnya di lapangan bagaimana," ungkapnya. (aka/rif)

Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul Ada Data Salah Sasaran, Ratusan Keluarga di Bantul Tak Layak Terima Bantuan Top Up