TRIBUNNEWS.COM - Senyum para penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Barat (NTB) merekah saat diberi 'kantor baru'.

Bagaimana tidak? Sejak gempa melanda NTB pada 2018 silam, pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) setempat kehilangan inventaris kantor.

"Di luar dugaan saya, saya bercerita bahwa PPDI ini organisasi tertua, tahun 1989 berdiri. Tidak memiliki kantor, dan juga fasilitas kantor inventaris hancur lebur karena gempa kemarin. Dan dengan spontan Pak Iqbal memberikan kami, tanpa rekayasa, berikan kami inventaris kantor," kata Ketua PPDI NTB, Asim Barnas di Jalan Dr Sutomo Nomor 22, Mataram, NTB pada Kamis (3/9/2020).

Asim mengatakan PPDI NTB masih meminjam kantor oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat.

Asim menuturkan Kapolda NTB Irjen Mohammad Iqbal memberikan laptop, printer serta meja kerja.

"Kami ini nggak menyangka seorang Kapolda mau berkunjung tempat kami. Banyak yang disampaikan arahan, motivasi kepada kami. Kami pun begitu, itulah yang kami harapkan. Bapak Kapolda kami anggap bapak bagi kami, kita semua, mau mendatangi anaknya itu loh, itu jadi kebanggaan bagi kami," ungkap Asim.

Asim sempat bercerita tentang keberadaan mereka yang termarginal.

Asim menuturkan kerap mengundang pejabat-pejabat untuk mengunjungi dirinya dan rekan-rekan, namun jarang yang menghadiri undangan.

"Selama ini dari penyandang, sering ketika saya masih aktif, sebelum jadi ketua (PPDI), sering ketua saya mengundang kepala-kepala dinas, kepala instansi lain. Itu jarang sekali turun tangan hadir untuk menemui kami. Ini beda, ini yang kami rasakan, begitu Bapak Kapolda ini membuat kami merasa terayomi," ujar Asim.

Kepada Irjen Iqbal, Asim menyampaikan harapan agar penyandang disabilitas di Bumi Gora dipenuhi hak-haknya sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016. Asim berharap Irjen Iqbal dapat membawa harapannya ke forum pimpinan daerah.

"Saya bilang tadi antara bapak dan anak tahun ini sudah terjalin. Harapan kami ke depan bagaimana penyandang disabilitas diperhatikan, dikembalikan hak-haknya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016. Itu yang kami sampaikan ke Pak Iqbal agar ini bisa diimplementasikan di seluruh instansi Pemerintahan NTB," tutur Asim.

"Contoh (hak disabilitas) akses di fasilitas publik. Banyak sekali teman kami disabilitas tidak bisa mengakses tempat-tempat umum. Tapi ini memang sudah dikerjakan oleh Dinas Perhubungan, kami juga apresiasi. Di trotoar contohnya, sudah ada guiding block. Tapi banyak di perkantoran belum," Asim melanjutkan.

Di mata Asim, Irjen Iqbal adalah sosok yang patut diteladani. Asim menyebut PPDI awalnya tak berharap diperhatikan, apalagi oleh polisi, namun justru perhatian itu datang dari seorang polisi. Asim pun menerangkan pertemuan pengurus dan anggota PPDI dengan Irjen Iqbal berjalan alami.

"Saya begitu sosok pemimpin yang patut diteladani, dicontoh dan juga seperti bapak dan anak, dekat. Selalu membicarakan hal yang positif. Tanpa meminta, beliau dengan tanggap mengerti apa yang kita mengerti sebagai anaknya. Dan beliau tidak meminta sambutan yang meriah, yang diedit, disetting begitu. Beliau natural. Ini yang sangat berkesan di kami. Ini tidak bisa kami lupakan. Baru ini kami jumpai seorang Kapolda, jenderal bintang dua turun merangkul kami secara langsung," cerita Asim.