Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 2,319 triliun untuk tahun depan.

Usulan tambahan anggaran tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (7/9/2020).

Menurutnya, anggaran tambahan tersebut akan dialokasikan guna percepatan pelaksanaan tiga program di antaranya pengembangan kawasan perkotaan Jabodetabek Punjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur).

Baca: Hari Pertama Libur Panjang Tahun Baru Islam, Kawasan Puncak Ramai

Baca: Kronologi Penemuan Mayat dalam Kamar Hotel di Kawasan Puncak Cianjur

"Anggaran itu untuk penanganan permasalahan tata ruang dan pengendalian penataan ruang di wilayah Jabodetabek Punjur, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), ketahanan pangan, serta implementasi birokrasi digital melayani. Kementerian ATR/BPN usul tambahan anggaran Rp 2,319 triliun," kata Himawan.

Lebih lanjut, dia menegaskan pengembangan kawasan perkotaan Jabodetabek Punjur melalui Project Management Office (PMO) anggaran yang diusulkan Rp 105 miliar.

Kemudian, usulan anggaran RDTR OSS (Rencana Detail Tata Ruang One Single Submission) senilai Rp 135 miliar sehingga total usulan anggaran untuk pengembangan Jabodetabek Punjur senilai Rp 240 miliar.

"Hal ini sudah dibahas dalam rapat antara menteri-menteri bidang perekonomian di Bali 3 minggu lalu di mana usulan tersebut dalam rangka PEN," ujar dia.

Himawan menambahkan anggaran tersebut juga untuk penambahan kekurangan tunjangan kinerja, PTSL (Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan kegiatan pendukung food estate sebesar Rp 1,079 triliun.

Terakhir, anggaran tambahan juga akan dialokasikan untuk transformasi digital di Kementerian ATR/BPN senilai Rp 1 triliun.