Banyak PHK, Bupati Bojonegoro Minta Pemerintah Pusat Ambil Kebijakan yang Memihak ke Tenaga Kerja
Sebaiknya kebijakan yang justru akan mengurangi tenaga kerja sebaiknya dipikirkan dulu.
Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS.COM, BOJONEGORO -- Pemerintah pusat diminta lebih memperhatikan penyerapan tenaga kerja di daerah ketika menerapkan sebuah kebijakan di masa pandemi.
Terlebih, saat ini banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di daerah lain akibat pandemi Covid-19.
Bupati Bojonegoro Anna Muawanah mengatakan, sebaiknya kebijakan yang justru akan mengurangi tenaga kerja sebaiknya dipikirkan dulu.
“Kami berharap pemerintah pusat bisa menimbang-menimbang terhadap kebijakan yang akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja,” kata Anna Muawanah dalam keterangannya.
Baca: KSPI Sebut Jumlah Pengangguran Meningkat Saat Pandemi Covid-19: PHK Tak Lagi Sesuatu yang Sakral
Baca: Marak PHK di Tengah Pandemi, Ini yang Perlu Pekerja Ketahui jika Pesangon Tak Sesuai Ketentuan
Baca: Perceraian di Jawa Marak Saat Pandemi Covid-19, Diduga Karena Banyak Suami PHK
Dia mengatakan, pengurangan tenaga kerja pada masa pandemi dapat berimbas pada pengangguran.
“Kalau bisa, jangan ada pengurangan agar tidak ada pengangguran, apalagi kondisi pandemi Covid-19 seperti ini,” ujarnya.
Di Bojonegoro sendiri, selain sektor migas sektor pertanian dan industri tembakau merupakan sumber perekonomian masyarakat karena menyerap banyak tenaga kerja. Anna mengatakan, pemerintah daerah telah memastikan bahwa sektor pertanian ini masih berada pada kondisi normal.
Meski sebelumnya, sempat ada keluhan dari petani tembakau karena penurunan harga komoditas tersebut. Akan tetapi, kondisi tersebut sudah berangsur pulih.
Selain petani, industri tembakau menyerap tenaga kerja di sektor sigaret kretek tangan (SKT) di Bojonegoro. Kabupaten yang terletak di Jawa Timur ini merupakan salah satu daerah penghasil tembakau yang cukup besar. (Yudho Winarto)
Artikel ini tayang d Kontan dengan jusul: Bupati Bojonegoro berharap pusat perhatikan penyerapan tenaga kerja selama pandemi