Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kerapatan Indonesia Tanah Air Banten Dideklarasikan

Kiai Roni Tobaroni: pemerintah harus dengar usulan ormas NU, Muhamadiyah, Alwasliyah, dan beberapa komponen masyarakat soal penundaan pilkada serentak

Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in Kerapatan Indonesia Tanah Air Banten Dideklarasikan
dok.KITA
Ketua KITA, Maman Imanulhaq dan perwakilan pengurus Kita Banten saat dekralasi, Rabu (23/9/2020) di Serpong Utara Tangerang Selatan. 

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) Banten dideklarasikan, Rabu (23/9/2020).

Deklarasi yang dihadiri Ketua KITA, Maman Imanulhaq dan perwakilan pengurus Kita Banten berlangsung di Serpong Utara Tangerang Selatan.

Acara yang dibatasi 90 menit ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Secara virtual tampak hadir pengurus KITA pusat, antaranya Taufik Rahzen, Dr Hj Siti Ma'rifah (Puteri Wapres KH Maruf Amin) Camel Panduinata, Edi Bonetski, dan Destian Bimasena serta ratusan pengurus perwakilan daerah.

Baca: Soal Presiden Dipilih MPR, Maman Imanulhaq Sebut Jadi Wacana yang Terus Disosialisasikan

KITA adalah koalisi Independen yang dideklarasikan 75 perwakilan organ Relawan, Tokoh Lintas agama dan Profesi pada tanggal 19 Agustus 2020 di Gedung Joeang Menteng Jakarta.

Ketua Majelis Hikmah KITA Banten, Kiai Roni Tobaroni saat deklarasi tersebut mengatakan tugas utama pemerintah adalah menjaga keselamatan warga negara.

Pemerintah, kata dia, harus mendengar usulan ormas NU, Muhamadiyah, Alwasliyah, dan beberapa komponen masyarakat lain terkait penundaan pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020.

Baca: Eks Relawan Jokowi-Maruf Deklarasikan Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA)

Berita Rekomendasi

“Presiden Jokowi harus sensitif terhadap usulan yang disampaikan ormas-ormas besar tersebut. Karena menyangkut jiwa, kesehatan dan keselamatan masyarakat," kata Roni.

Sekjen KITA, Ayep Zaki menambahkan dari 45 Dewan Perwakilan seluruh Indonesia, sebagian besar meminta Pemerintah menunda Pilkada dan Pilkades.

Zaki menambahkan, kalaupun pilihan pemerintah pilkada tetap tidak bisa ditunda, maka Kita meminta harus ada mekanisme yang menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Dan yang tak kalah pentingnya harus ada lembaga pendampingan yang mengawal dan meevaluasi hal tersebut.

Baca: Eks Relawan Jokowi-Maruf Deklarasikan Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA)

Alhamdulillah, Mendagri sudah memutuskan untuk menunda Pilkades. Tinggal Pilkada. Jokowi harus tegas memegang komitmen untuk menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia”, ucap Zaki.

Adapun Ketua KITA, Maman Imanulhaq menegaskan semua pengurus Kita harus proaktif mendampingi masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19.

“Kita telah membentuk relawan Wirajiwa untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya sikap gotong royong, ketahanan dan kemandirian,"kata tokoh muda NU ini.

Maman menambahkan Wirajiwa adalah tradisi baru yang akan membuat peta sosial dan psikis masyarakat agar siap menghadapi normalitas baru dengan moralitas baru.

Pada kesempatan itu, Kita Banten mendaulat Kiai Roni Tobari, Handi Jatna, I Gede Raka dan KH. Matin Syarkowi sebagai masing-masing sebagai Ketua Majelis Hikmah, Ketua Badan Kebijakan dan sekjen serta Ketua Dewan Perwakilan. (Feb/TribunNetwork)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas