TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menghadapi banyak permasalahan. Mulai dari ketidakmampuan orangtua siswa membeli gadget dan paket data sampai dengan soal kelemahan sinyal. Juga kebingungan sejumlah guru menyiapkan materi belajar.

Kenyataan inilah yang juga dilihat Wali Kota Bogor Bima Arya ketika mengunjungi beberapa sekolah pada akhir Agustus lalu. Kesimpulannya, kegiatan PJJ tidak bisa berjalan secara maksimal.

“Saya melihat langsung kondisi dan persoalan di lapangan seperti apa, dan ini di Kota Bogor, belum berbicara di daerah yang lebih jauh,” katanya. Menurutnya, kondisi seperti ini adalah darurat pendidikan.

Situasi darurat ini diperkirakan masih akan berlangsung cukup lama. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menegaskan, penerapan PJJ memang tidak akan selamanya, karena prioritas pendidikan nasional adalah mengembalikan para siswa ke sekolah dengan cara paling aman.

“Tapi karena situasi pandemi yang dinamis, kita tetap harus mengantisipasi dan merencanakan pengoptimalan PJJ, sekalipun PJJ memang tidak ideal bahkan di seluruh dunia, tapi ini realitanya," ujar Nadiem  pada Rakor Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 secara virtual awal September lalu.

Jadi tidak ada pilihan lain, PJJ harus dioptimalkan. Pemerintah Kota Bogor pun bertindak sigap. Diantaranya menganggarkan pengadaan koneksi wifi dalam perubahan APBD Kota Bogor 2020. Juga memobilisasi kepedulian warga membantu penyediaan gadget dan program Jaga Asa untuk orang tua asuh di sektor pendidikan.

Sedangkan untuk konten pembelajarannya, Pemerintah Kota Bogor menggandeng beberapa pihak untuk memandu para guru menyiapkan konten PJJ.

Program Wifi Publik Gratis di wilayah Kota Bogor akhirnya diluncurkan Senin (21/9/2020). Peresmiannya berlangsung di RT 04/RW 16, Tegal Gundil dan dihadiri juga oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto.

Pada saat  bersamaan, peluncuran serupa dilakukan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim yang didampingi beberapa anggota DPRD Kota Bogor di Kelurahan Margajaya. Di tahap pertama, ada 50 titik WiFi Publik yang diresmikan penggunaannya.

“Dengan dukungan teman-teman dari dewan, program ini bisa terwujud. Jadi persoalan akses internet kita coba pecahkan dengan memasang 797 titik akses wifi di seluruh Kota Bogor per RW,” ungkap Bima.

Sementara itu menurut Atang, program ini merupakan jawaban atas apa yang menjadi permintaan warga.

“Kita sama-sama berpikir bahwa ketika dunia pendidikan hari ini mengalami masalah, maka kita membayangkan sekian tahun yang akan datang, juga akan ada masalah baru jika masalah ini tidak diselesaikan,” katanya.

Disadari, keberadaan wifi gratis bisa saja memunculkan kerumunan, satu hal yang harus dihindari di masa sekarang. Oleh karenanya Bima meminta aparatur wilayah membantu memantau jalannya PJJ di titik-titik yang sudah disediakan jaringan wifi agar tidak terjadi kerumunan. Termasuk saat pelajar mengakses wifi secara bersamaan.

“Kita harus pastikan di titik-titik itu semuanya berjalan dengan protokol kesehatan. Anak-anak bisa berkumpul di satu titik dengan protokol kesehatan dan dipandu oleh orangtua,” lanjutnya.

Merespon harapan itu, Hendi, admin pengaturan Wifi Publik di RW 05 Kelurahan Marga Jaya, menyanggupi untuk mengatur penggunaan wifi berdasarkan jam masuk sekolah para siswa.    

“InsyaAllah dari pagi sekitar jam 07.00 WIB - 18.00 WIB. Jika nanti ada anak-anak yang ingin belajar malam hari, kita ikuti dengan tetap mengawasi dan menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan waktu,” katanya.

Di lingkungan RW.05 terdaftar jumlah siswa sebanyak 30 orang. Diantarnya Aqila Dwi Wangi, siswi kelas IX SMP Yapsida. Ia sudah mencoba wifi tersebut ketika mengikuti PJJ mata pelajaran sejarah di Majelis Ta'lim RT 02 RW 05, Kelurahan Marga Jaya.

“Lancar, dan jadi hemat, enggak lagi membebani orang tua. Biasanya sebulan sekali harus mengeluarkan uang Rp 50 - Rp 100 ribu untuk beli kuota,” katanya.

Sejalan dengan program ini, Pemerintah Kota Bogor juga membuat panduan pelaksanaan PJJ dan membantu para guru menyiapkan konten pembelajaran.

“Ada kolaborasi antara Pusat Riset Pendidikan Masa Depan dan Kelas Pintar untuk menyusun pedoman dan konten pembelajarannya. Jadi, bukan hanya disiapkan koneksinya saja, tapi kontennya juga kami bantu,” ungkap Bima.

Menurut CEO Kelas Pintar, Fernando Ufie, pihaknya akan memberikan layanan untuk menyediakan konten dari kelas 1 hingga kelas 12. “Sedangkan pedomannya disusun oleh Pusat Riset Pendidikan Masa Depan. Kami saling kolaborasi,” ungkapnya. Menurutnya, konten yang disediakan pada dasarnya tetap berlandaskan pada kurikulum 2013.

“Namun diberikan kebebasan kepada guru dan siswanya untuk bisa menerapkan cara belajarnya seperti apa. Yang berbeda, konten yang disuguhkan akan banyak menampilkan animasi dalam mempelajari sesuatu dan powerpoint karena pada akhirnya esensi dari PJJ adalah pembelajaran yang memandirikan anak,” lanjutnya. Dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor, diharapkan para siswa lebih terbantu dalam mengikuti PJJ. (*)