TRIBUNNEWS.COM - Polisi telah mengantongi nama pimpinan KKB yang terus menebar konflik di Intan Jaya.

Anggota KKB pimpinan Sabinus Waker tersebut tak begitu banyak.

Kelompok tersebut memiliki 17 pucuk senjata api hasil rampasan.

Konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya, Papua, masih terus terjadi dan kelompok kriminal bersenjata ( KKB) terus menebar ancaman di wilayah tersebut.

Bahkan, pada aksi terakhir pada 23 September 2020, KKB sudah berani melakukan kontak senjata di tengah Distrik Sugapa yang merupakan ibu kota dari Intan Jaya.

Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw, menyebut, aparat TNI-Polri telah memiliki data mengenai KKB yang beraksi di Intan Jaya.

Nama Sabinus Waker disebut Paulus sebagai pemimpin KKB di Intan Jaya setelah pimpinan sebelumnya, Ayub Waker meninggal dunia pada 13 September 2019 karena sakit.

Paulus mengatakan, aparat sudah mengetahui jumlah anggota KKB di Intan Jaya dan kini menguasai Distrik Hutadipa.

Baca: Kontak Senjata TNI-Polri dengan KKB Terjadi Lagi, Dipicu KKB yang Lepaskan Tembakan Lebih Dulu

Baca: Aparat Gabungan TNI-Polri Terlibat Kontak Senjata Dengan KKB di Depan Kantor Bupati Intan Jaya

"Mereka sebenarnya tidak banyak, mereka itu sekitar 50-an orang, panglima kodapnya sudah meninggal dunia, yaitu Ayub Waker. Tapi sekarang (Kodap VIII) dikomandoi oleh wakilnya, Sabinus Waker," ujar Paulus, di Jayapura, Kamis (24/9/2020).

Tidak hanya jumlah anggota, Paulus menyatakan, aparat keamanan juga telah mengetahui berapa banyak senjata api yang dimiliki kelompok tersebut.

Sebagian besar senjata yang dimiliki KKB berasar dari hasil rampasan anggota TNI-Polri.

"Sabinus Waker itu memiliki kekuatan 50 orang dengan 17 pucuk senjata api yang terdiri dari strayer hasil rampasan pada 2015, kemudian ada rampasan 2019 dan 2020, jumlahnya 17 pucuk," kata Paulus.

Jumlah anggota KKB di Intan Jaya bisa saja bertambah karena saat ini ada beberapa kelompok lain dari kabupaten sekitar sedang berjalan menuju kelompok Sabinus Waker.

Mengenai pernyataan KKB menjadikan Intan Jaya sebagai wilayah perang terbuka dengan TNI-Polri, Paulus menilai itu dikarenakan faktor kondisi geografis.