TRIBUNNEWS.COM, PALU - Sulawesi Tengah memiliki pedesaan di kawasan terpencil daerah pegunungan, pulau-pulau kecil, dan terluar di pulau Sulawesi.

Wilayah yang sulit untuk diakses sehingga perlu peningkatan pelayanan publik agar dapat mudah diakses masyarakat.

Sehingga perlu anggaran yang cukup untuk memperbaikinya. 

"Saya akan perbaiki jalan yang rusak, namun sayangnya PAD kita masih rendah sehingga belum bisa mengakomodir jalan-jalan kita yang rusak. Jadi kita harus tingkatkan PAD menjadi lebih baik, karena kita tidak bisa perbaiki jalan di Balantak," jelas Rusdy Mastura sambil melihat Foto di LED, Sabtu (1/11/2020).

Ma'mun Amir menambahkan terkait infrastruktur baik diperkotaan atau dipedesaan, bersama Rusdy Mastura memiliki program subsidi pembangunan 100 miliar per kabupaten.

"Iya tadi waktunya habis, saya belum selesaikan paparan. Jadi tadi saya sampaikan saat debat dengan ilustrasi kalau 100 Miliar ini bersumber dari APBD Provinsi. Selain itu seperti apa yang disampaikan pak Rusdy terkait peningkatan PAD kita harus kreatif dan inovatif," tutur Ma'mun.

Baca juga: 4 Langkah BKN Mencegah dan Menindak Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2020

Dalam programnya yang tertuang di 'Sulteng Maju dan Mandiri' Rusdy Mastura yang merupakan calon gubernur Sulteng ini  memiliki program dalam meningkatkan pendapatan daerah seperti melalui inovasi komoditas unggulan, partisipasi perseroan daerah dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas, kemudian melalui divestasi perseroan daerah dalam kegiatan hulu dan hilir pertambangan mineral, serta melalui perluasan alat rekam pajak dan penarikan retribusi informasi dan teknologi.

"Sulawesi Tengah ini kaya, kita memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah mulai dari pertambangan mineral sampai emas dan segala-galanya lah, tapi masyarakat kita masih banyak yang miskin. Kenapa ini apa yang salah," tandas Rusdy sambil bertanya.

Ada peraturan menteri pertambangan nomor 37 tentang partisipasi interes (PI), Rusdy Mastura menegaskan dirinya sebagai gubernur, maka harus membuat perda-perda agar anggaran CSR perusahaan pertambangan itu masuk di walidana.

Seperti yang diterapkan Ahok membangun jembatan Semanggi.

"Nanti saya terapkan peraturan menteri pertambangan itu, kalau terkait komoditi misalnya udang vaname 1000 hektar itu harga di Palu 50 ribu kenapa perusahaan daerah kita tidak diarahkan kesitu saja," tandas Rusdy

Rusdy Mastura juga menjawab pertanyaan paslon terkait anggaran Rp 100 miliar per Kabupaten, menurutnya itu tidak mungkin kita pakai anggaran APBD.

Pendidikan saja sampai 1 miliar, gaji pegawai 55%, bahkan OPD pun ada 40 yang harus dibiayai.

"Kita harus berpikir ini, makannya tadi saya bilang pemerintah harus buat perda untuk menarik dana CSR agar masuk ke walidana. Karena pertambangan kita Investasi nya sampai ratusan miliaran bahkan triliunan. Masih ada puluhan potensi tambang baru di Sulawesi Tengah yang bisa kita kelola," gagas Rusdy

Menurut Rusdy pengelolaan tambang emas adalah salah satu strategi yang paling cepat untuk meningkatkan pendapatan.

"Kalau semua itu dikelola dengan baik anggaran Rp 100 miliar itu kacang-kacang (mudah), tapi bertahap mana yang prioritas," katanya.