Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
TribunNews | PON XX Papua
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Presiden Bubarkan BPWS, PKB Harap Pembangunan Madura Tak Terbengkalai

Dibubarkan Jokowi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harap pembubaran BPWS tidak membuat pembangunan kawasan Madura kian terbengkalai.

Presiden Bubarkan BPWS, PKB Harap Pembangunan Madura Tak Terbengkalai
istimewa
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB Syaifuddin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) melalui Presiden Presiden (Pepres) Nomor 112/2020.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun berharap pembubaran BPWS tidak membuat pembangunan Kawasan Madura kian terbengkalai.

“Kami menyambut positif langkah tegas Presiden Jokowi untuk membubarkan BPWS. Kendati demikian kami berharap pembubaran ini tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk mendorong pengembangan pembangunan di Madura khususnya di Kawasan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu),” ujar Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB Syaifuddin, Senin (30/11/2020).

Baca juga: Ini 10 Lembaga Non Struktural yang Dibubarkan Presiden Jokowi

Untuk diketahui BPWS merupakan Lembaga non-struktural yang dibentuk di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Perpres Nomor 27/2008.

Lembaga ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan di Kawasan Madura dan sekitarnya seiring selesainya Jembatan Suramadu.

Ada tiga tugas utama BPWS yakni mengembangkan Kawasan Kaki Jembatan Sisi (KKJS) Surabaya (600 Ha), Kawasan Kaki Jembatan Sisi (KKJS) Madura (600 Ha) dan kawasan khusus di Utara Pulau Madura (600 Ha).

Pengembangan tiga Kawasan tersebut diharapkan bisa mendongkrak perekonomian Madura yang selama ini relative tertinggal.

Syafiuddin menjelaskan peran BPWS selama ini memang kurang maksimal.

Selain selama tujuh tahun terakhir hanya dipimpin seorang pelaksana tugas (Plt), BPWS juga tidak mampu menjembatani perbedaan pandangan antar kepala daerah terkait pengembangan wilayah Suramadu.

“Kondisi ini berdampak pada terganjalnya berbagai program percepatan pembangunan seperti pengadaan lahan maupun pembangunan infrastruktur penunjang laiinya,” ujarnya.

Baca juga: Pimpinan DPR Sepakat dengan Jokowi, Reformasi Birokrasi dan Struktural Perlu Dipercepat

Halaman
12
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas