Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak

FSGI Minta Daerah yang Gelar Pilkada Serentak Tunda Pembukaan Sekolah

Sekjen FSGI Heru Purnomo langkah ini dilakukan untuk menjamin keselamatan seluruh pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik

FSGI Minta Daerah yang Gelar Pilkada Serentak Tunda Pembukaan Sekolah
Surya/Ahmad Zaimul Haq
Ilustrasi: Ratusan siswa SMP Negeri 28 Surabaya mengikuti swab test (tes usap) di sekolah mereka, di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (26/11/2020). Dengan berseragam Pramuka, 440 siswa kelas IX SMPN 28 Surabaya bergantian mengikuti tes usap sebagai persiapan jelang dimulainya pembelajaran tatap muka. Surya/Ahmad Zaimul Haq 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta agar pemerintah pusat dan daerah menunda pembukaan sekolah pada wilayah yang menggelar Pilkada serentak.

Menurut Sekjen FSGI Heru Purnomo langkah ini dilakukan untuk menjamin keselamatan seluruh pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik di masa pandemi Covid-19.

"Penundaan buka sekolah tatap muka pada Januari 2021 harus menjadi pertimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama di wilayah yang menyelenggarakan Pilkada serentak," ujar Heru melalui keterangan tertulis, Senin (7/12/2012).

Heru memprediksi akan terjadi peningkatan kasus Covid-19 secara signifikan di provinsi, kabupaten atau kota yang menggelar Pilkada serentak

Wilayah lain yang tidak menggelar Pilkada juga rawan mengalami kenaikan kasus, karena di bulan Desember ada kebijakan cuti bersama, liburan akhir tahun dan liburan Natal.

Baca juga: Sekolah Tatap Muka Kembali Dibuka Per Januari, Ini Persyaratannya

"Dengan demikian, membuka sekolah tatap muka pada Januari 2021 harus benar-benar mempertimbangkan kenaikan kasus pasca Pilkada dan liburan akhir tahun demi mencegah sekolah menjadi kluster baru penularan Covid-19," tutur Heru.

Berdasarkan pemantauan FSGI di 270 daerah yang menggelar Pilkada, menunjukan terjadi pengerahan massa dalam jumlah besar, melakukan pawai dan mayoritas peserta tidak mengenakan masker. Hal tersebut terpantau di kabupaten Bima.

"FSGI memperkirakan pasca Pilkada akan ada juga perayaan kemenangan dari paslon yang meraih suara terbanyak, berarti potensi menciptakan kerumunan sangat tinggi dan kemungkinan protokol kesehatan banyak diabaikan," ucap Heru.

Baca juga: Ini 5 Paslon Pilkada Penerima Sumbangan Dana Kampanye Tertinggi: Tertinggi Rp 7,6 Miliar

Ketidakpatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan dan kerumunan, menurut Heru, akan berpeluang menambah jumlah kasus Covid-19 di Indonesia.

Dirinya meminta Satgas Penanganan Covid-19 di daerah merekomendasikan penundaan pembukaan sekolah ketika terjadi peningkatan kasus positif corona pasca pelaksanaan Pilkada, cuti bersama dan liburan akhir tahun 2020.

Ikuti kami di
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas