TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Papua memberikan apresiasi yang tinggi atas keluarnya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Pernyataan itu disampaikan akademisi Universitas Cenderawasih, Yane Ansanay dalam diskusi dengan para tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP) di Jayapura.

“Namun, Inpres tersebut belum terlalu kuat menyentuh sektor Pendidikan,” kata Yane. 

Diskusi digelar secara terbatas melibatkan aktivis pemuda, dosen, dan jurnalis. 

Baca juga: Jubir Presiden: Petunjuk Pelaksanaan Inpres 6/2020 Disusun dengan Prinsip HAM

Yane menambahkan, ia masih merasa kesulitan untuk membuka program yang penting dan dibutuhkan di Papua yakni program studi Perikanan dan Pertanian.

Ia mengusulkan perlu adanya Perpres yang lebih spesifik tentang pendidikan di Papua.

“Hasil hutan di Papua ini harus melalui kajian akademis. Mungkin perlu pendampingan dengan Perpres yang lebih spesifik," tambah Yane.

Sementara, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Keamanan Kantor Staf Presiden (KSP) Theo Litaay menyatakan, tim KSP datang ke Papua untuk menyerap secara langsung sejumlah persoalan yang muncul terkait Papua. 

“Yang terpenting bagi kami bisa mendapatkan gambaran tentang isu-isu penting yang belum muncul di permukaan yang perlu menjadi perhatian pemerintah," kata Theo dalam keterangan tertulis, Senin (7/12/2020).

Baca juga: KSP Sebut Angka Kemiskinan dan Pengangguran Papua dan Papua Barat Turun, Berikut Rinciannya

Sementara, Dosen Universitas Cenderawasih Elvira R menyatakan, yang terpenting adalah sinergi terkait kebijakan antara pemerintah pusat dengan daerah. 

Menurut Elvira, meski sudah ada Inpres, namun masyarakat Papua masih banyak yang belum memahaminya.

Elvira mengusulkan perlunya dibuka saluran pengaduan masyarakat dalam jumlah banyak. 

“Sehingga mereka tidak bingung mengadukan persoalan. Apapun rencana pembangunan pemerintah penting untuk melihat berbasis kebutuhan masyarakat,” ujarnya. 

Baca juga: Muncul di Halaman Utama Google, Ini 12 Fakta Noken Papua yang Dibuat Secara Tradisional

Pada kesempatan itu, jurnalis di Papua Fabio M Lopes Costa mengatakan terdapat tiga sektor utama yang masih dinilai lemah, yakni ekonomi mikro, kesehatan dan pendidikan. 

Menurutnya, anggaran Otonomi Khusus Papua untuk persoalan tersebut harus dipisahkan untuk memajukan ketiga sektor tersebut.  

Fabio mencontohkan, untuk lahan sagu di Papua yang merupakan terbesar di dunia, namun untuk hasil produksi masih jauh di bawah dari Jepang.  .

"Mereka tidak bisa memproduksi secara optimal. Kalau bisa dana Otsus harus ada konkret, dana teknologi, pendampingan petani dan subsidi angkutan," jelas Fabio.