Rencana mitigasi berbasis ekosistem greenbelt tersebut perlu segera dilakukan karena dapat digunakan sebagai frontline yang mengurangi dampak tsunami.

“Kita harus memanfaatkan momentum musim hujan yang masih berlangsung hingga bulan Maret tahun depan agar penanaman ini dapat berjalan baik dan vegetasi yang dinaman bisa tumbuh sempurna,” tegas Ganjar.

Berdasarkan data dari BNPB masih banyak kabupaten yang belum memiliki dokumen perencanaan penanggulangan bencana di antaranya Kajian Risiko Bencana (KRB).

Ganjar mendorong agar kabupaten yang belum memilikinya agar segera melakukan penyusunan KRB dengan pendampingan dari provinsi dan BNPB.

Hal ini dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi risiko bencana di seluruh kabupaten untuk selanjutnya menetapkan rencana aksi yang diperlukan.

Hal lain yang menjadi perhatian Ganjar adalah hasil riset yang disampaikan oleh Abdul Muhari pada saat tsunami 2011 di Jepang, yang menunjukkan bahwa tsunami seringkali menghasilkan kerusakan tambahan atau collateral damage.

Kerusakan disebabkan, seperti kebakaran karena gelombang yang menerjang kilang minyak menghancurkan tempat penyimpanan minyak berskala besar, sehingga bahan yang mudah terbakar tersebut akan terbawa air dan membakar apa saja yang ditemukannya, baik di darat atau di laut.

Menyikapi potensi tersebut, Ganjar menyampaikan perlu dilakukan pertemuan dengan pihak Pertamina yang memiliki fasilitas penampungan bahan bakar minyak di Kabupaten Cilacap.

Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan perlunya penguatan atau perbaikan fasilitas-fasilitas vital yang akan berpotensi memberikan collateral damage pada saat tsunami terjadi.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperkuat upaya pengurangan risiko bencana (PRB), seperti kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami.

Kesiapsiagaan tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat desa tangguh bencana, melakukan latihan kesiapsiagaan bersama dengan pemerintah dan masyarakat terutama di daerah sepanjang selatan Jawa, minimal tiga kali dalam satu tahun.

Beberapa daerah teridentifikasi telah memiliki tempat evakuasi sementara (TES), namun tidak seluruhnya karena beberapa daerah terletak di dataran rendah.

Menyampaikan untuk daerah-daerah yang berada di dataran rendah, TES dapat memanfaatkan sekolah atau bangunan-bangunan tinggi yang tahan gempa dan tsunami.

Selain itu, fasilitas umum seperti jembatan penyeberangan juga dapat digunakan sebagai temporary vertical evacuation, seperti yang sudah dilakukan di Jepang.

Fasilitas tersebut harus didesain sedemikian mudah dijangkau oleh masyarakat yang akan berlari untuk menyelamatkan diri. (Muhamad Syarif Abdussalam)

Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Jabar dan Banten Berpotensi Dilanda Gempa Magnitudo 8,8 dan Tsunami, BNPB Sebut Dibutuhkan Greenbelt