Kemenhub Siapkan Pembangunan Pelabuhan Terintegrasi di Maluku
Saat ini, Provinsi Maluku telah memiliki sejumlah infrastruktur transportasi seperti : 12 bandara dengan 8 rute perintis, dan 7 rute komersial.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
![Kemenhub Siapkan Pembangunan Pelabuhan Terintegrasi di Maluku](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/menteri-perhubungan-budi-karya-21.jpg)
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan menyiapkan pembangunan pelabuhan terintegrasi dengan pusat kegiatan perikanan yang akan menjadi Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan di Provinsi Maluku.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus menegaskan bahwa pelabuhan yang merangkap lumbung ikan di Maluku ini harus segera dikerjakan.
Menurut Budi, pihaknya telah melakukan studi secara mendalam dan didukung juga oleh studi yang dilakukan World Bank.
Baca juga: Dukung Konektivitas Antar Provinsi, Kemenhub Resmi Membuka Pelabuhan Kuala Tungkal di Jambi
"Bahwa daerah Tulehu, Ambon menjadi salah satu preferensi lokasi dibangunnya pelabuhan baru. Yang diintegrasikan dengan kegiatan perikanan,” ujar Budi melalui keterangan tertulisnya, Jumat (5/2/2021).
Budi menuturkan daerah Tulehu, Ambon menjadi salah satu alternatif tempat yang baik sebagai lokasi dibangunnya pelabuhan baru karena kondisi perairan yang tenang dan memiliki kedalaman yang baik.
“Kami akan menunjuk konsultan terbaik agar kita mendapatkan pelabuhan yang baik dengan kondisi perairan yang tenang, draft kedalaman yang baik, dan dengan biaya yang semurah-murahnya,” imbuhnya.
Baca juga: Kemenhub Pacu Digitalisasi Logistik untuk Tingkatkan Layanan Pelabuhan
Budi mengungkapkan, pembangunan infrastruktur dasar dari pelabuhan baru ini akan dibangun menggunakan APBN. Selanjutnya, untuk pembangunan infrastruktur tambahannya akan dilakukan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Dalam kunjungan kerja ke Ambon, Budi Karya bersama Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, dan Gubernur Maluku Murad Ismail.
Bahlil mengatakan, kunjungan kerja ke Ambon kali ini adalah untuk melakukan sinkronisasi antara pembangunan pelabuhan baru, pelabuhan perikanan, dan kawasan perindustrian.
Kemudian Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, KKP akan mendukung terwujudnya Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional dengan menyiapkan biota laut dan pusat perikanan nasional yang modern seperti di Tsukiji, Jepang.
Selanjutnya, Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan siap membantu Pemerintah Pusat terkait dengan pembebasan lahan setelah ditetapkannya lokasi pembangunan Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan.
Saat ini, Provinsi Maluku telah memiliki sejumlah infrastruktur transportasi seperti : 12 bandara dengan 8 rute perintis, dan 7 rute komersial.
Pada angkutan penyeberangan, terdapat total 31 pelabuhan penyeberangan yang beroperasi di Provinsi Maluku dengan 66 lintas penyeberangan (4 lintas komersial, 62 lintas perintis) yang dilayani 25 unit kapal (8 unit komersial, 17 unit perintis).
Pada angkutan laut, terdapat 3 trayek Tol Laut yang melayani di Provinsi Maluku dengan 9 pelabuhan singgah, yaitu Kisar, Moa, Larat, Tepa, Namrole, Namlea, Saumlaki, Dobo, dan Elat.
Pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2018 terkait strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal, salah satunya adalah Provinsi Maluku.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.