TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Pendeta Soritua Albert Ernst (SAE) Nababan meninggal dunia, pada Sabtu (8/5/2021).

Pendeta SAE meninggal dunia di usia ke-88 tahun setelah menjalani perawatan intensif di RS Medistra, Jakarta.

Semasa hidup, almarhum pernah mengkritisi permasalah Papua.

Reaksi itu dilontarkan Pdt. SAE Nababan saat hadir dalam diskusi dengan GAMKI belum lama ini.

Pdt. SAE Nababan mengungkapkan ketidaksetujuaannya atas pendekatan yang demikian (ala militer dengan kekuatan senjata).

Baca juga: Aksi Kriminal KKB OPM terhadap Orang Asli Papua Patut Dipertanyakan

“Militer harus ditarik. Tidak perlu militer mengurus permasalahan ini,” tegas SAE yang dikutip dari artikel Catatan Perjalanan Pdt. Dr. S.A.E. Nababan, LLD yang dipublish pada 13 Februari 2021 di laman saenababan.com.

Sebagai pendeta di lima zaman dan sekaligus orang yang pernah mengalami represi dari rezim, termasuk dengan penggunaan aparat militer untuk mengintimidasi, SAE Nababan berharap pemerintah saat ini tidak mengulangi kesalahan pemerintahan Orde Baru yang sering bertindak melanggar demokrasi dan kemanusiaan.

Baca juga: Fraksi Gerindra Harap Revisi Otsus Jadi Solusi Persoalan Papua

“Dulu waktu awal reformasi kita serukan agar tentara kembali ke barak. Banyak yang khawatir kalau dwifungsi ABRI sepenuhnya dicabut, kita bakal kacau. Ternyata kita bisa melewatinya tanpa kekacauan berarti. Hal yang sama juga bisa untuk kasus Papua,” ujarnya.

Selain mengubah pendekatan dengan senjata, SAE Nababan juga mengingatkan beberapa hal yang sama pentingnya, yaitu menghilangkan segala bentuk rasialisme dan memberikan akses, kesejahteraan, serta kesempatan yang lebih besar pada warga Papua.

“Yang juga paling penting adalah adanya pengakuan. Orang Papua memberikan sumber daya alamnya dan banyak sekali uang bagi bangsa kita. Itu harus diakui. Jangan kita cuma bilang sudah menyalurkan banyak dana ke Papua,” tegasnya.

Ketegasan SAE Nababan itu mengingat sejauh ini belum ada perubahan berarti untuk menyelesaikan masalah Papua. Pendekatan militer masih terbilang dominan. Sejumlah sipil maupun aparat berjatuhan jadi korban.

Peran Pemerintah

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah memutuskan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris.

Keputusan ini diambil menyusul semakin masifnya kekerasan yang dilakukan KKB yang berujung pada kematian, di antaranya seorang Jenderal TNI, yaitu Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya.