TRIBUNNEWS, COM, BOGOR - Pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap berbagai sektor kehidupan. Hampir semua lini mengalami penurunan kinerja, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga pendidikan.

Namun, dampak Covid-19 tak hanya dirasakan pihak swasta. Pemerintahan pun mengalaminya. Banyak agenda pembangunan terhambat karena anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Seperti apa dampak Covid-19 terhadap kondisi kesejahteraan rakyat di Kabupaten Bogor? Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Ridwan Muhibi menyebut pihaknya sudah meminta agar Pemerintah Kabupaten Bogor terus menjaga aspek pelayanan kepada masyarakat.

Bagaimana pula tanggapan DPRD terkait usul pemekaran Kabupaten Bogor Barat? Berikut petikan wawancara eksklusif Warta Kota dengan Ridwan Muhibi, belum lama ini:

Bisa diceritakan profil Anda dari masa kecil hingga menjadi anggota dewan?

Saya Ridwan Muhibi, biasa disapa Kang Bibih lahir di Desa Tapos 1, Kecamatan Tenjolaya yang berada di bawah kaki Gunung Salak, pada 17 November 1974. Saya terjun ke dunia politik pada 2004 dengan bergabung ke Partai Golkar.

Awalnya saya bergabung dengan organisasi KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) saat pemekaran Kecamatan Tenjolaya dari Kecamatan Ciampea pada 2004. Saat itu saya diminta oleh teman dan sahabat saya, tokoh pemuda di Ciampea, untuk menjadi Ketua KNPI Kecamatan Tenjolaya.

Nah, untuk jadi ketua KNPI, saya harus jadi pengurus OKP (Organisasi Kepemudaan). Lalu saya bergabung dengan AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) yang berafiliasi dengan Partai Golkar. Dengan sendirinya saya masuk Partai Golkar.

Tetapi bukan baru saat itu saya kenal Golkar. Sebelumnya saya sudah kenal karena Partai Golkar itu organisasi besar yang punya sistem, organisasi kekaryaan. Saya pun masuk Partai Golkar dan dipercaya oleh Pak Rusdy sebagai pimpinan partai untuk jadi Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Golkar Tenjolaya.

Saat itu banyak waktu saya tersita untuk organisasi. Sebelumnya saya mengajar di beberapa sekolah dan biasa pulang jam empat sore. Begitu bergabung dengan Partai Politik jadi sering pulang malam.

Lalu minta pertimbangan istri untuk konsen di partai, ternyata dia setuju. Dia dukung saya dari awal sejak di KNPI, AMPI sampai masuk partai.

Partai lalu meminta saya untuk jadi calon legislatif tahun 2004, tapi tidak lolos. Begitu juga tahun 2014. Baru tahun 2019 saya lolos masuk legislatif. Itu berkat dukungan istri.

Saya tertarik masuk legislatif sebab kalau kita di organisasi partai, tujuannya pasti menjadi anggota dewan agar bisa memperjuangkan aspirasi rakyat.

Bicara keluarga, saya ini anak pasangan H Gus Sarifudin dan Hj Nur Aini sebagai anak sulung dari 13 bersaudara. Saya bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah (SD) Tapos, lanjut ke Madrasah Tsanawiyah (SMP), dan Madrasah Aliyah (SMA) di Tenjolaya.

Saya kemudian menempuh pendidikan di STAI Laa Roiba Leuwiliang, Bogor, jurusan pendidikan. Tahun 2003 saya menikahi Siti Masliah dan saat ini dikaruniai tiga orang putra.

Sekarang beralih ke persoalan yang dihadapi hampir seluruh warga di dunia. Menurut Anda, apa dampak pandemi Covid-19 bagi warga Kabupaten Bogor? Apa yang telah diperjuangkan DPRD untuk masyarakat?

Saya kebetulan dipercaya partai masuk Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor yang menangani sektor kesejahteraan rakyat. Ada beberapa leading sektor yang kami tangani seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemuda dan Olahraga, BPBD, dan Damkar.

Fokus kami saat ini adalah penanganan wabah Covid-19. Kami dari Komisi IV meminta kepada Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Bogor agar aspek pelayanan kepada masyarakat perlu ditingkatkan lagi jangan sampai pelayanan kurang maksimal.

Kami menyoroti dampak wabah ini pada kesejahteraan di mana terjadi kesenjangan ekonomi karena banyak warga kehilangan pekerjaan. Kami mendorong pemerintah Pemkab agar memberikan bantuan sosial untuk mengatasi persoalan ini. Tahun 2020 lalu kalau tidak salah besarnya Rp 2,4 juta bagi korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Bagaimana cara untuk memastikan agar program-program pemerintah daerah efektif mengatasi dampak Covid-19?

Berdasarkan Undang Undang (UU) No 23/2014, Pemerintah Kabupaten/Kota bersama DPRD, menjadi penyelenggara pemerintahan daerah.

Terkait penanganan Covid-19, pemerintah Kabupaten Bogor, dalam hal ini Bupati Ade Yasin telah membuat program Samisade (Satu Miliar Satu Desa) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa.

DPRD menyetujui program tersebut. Program Samisade ini luar biasa karena menyentuh kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya.

Sejauh ini (kinerja pemerintah) cukup bagus terlebih dalam penanganan Covid-19. Kami juga sering reses dan mengikuti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat desa untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Kami lalu menyampaikan keluhan masyarakat ke pimpinan untuk disampaikan ke Pemkab Bogor. Ada banyak yang sudah diwujudkan dalam bentuk program kerja.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan Bogor Barat sebagai daerah otonomi baru. Bagaimana pandangan DPRD?

Kalau saya sih setuju dengan ide ini karena Kabupaten Bogor terlalu luas. Sebagai wakil rakyat dari Tenjolaya, tentu saja ini aspirasi masyarakat karena wilayah kami cukup jauh dari pusat Pemda (Pemerintah Daerah) saat ini.

Namun yang perlu ditingkatkan lagi di kawasan ini adalah soal infrastruktur, akses jalan, dan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Secara administrasi pemekaran Bogor Barat sudah beres, tinggal menunggu moratorium dicabut. Kalau saya, jujur Kabupaten Bogor ini sangat luas sehingga bisa dimekarkan jadi dua atau tiga kabupaten.

Baca juga: 30 Warga di Perumahan Bogor Barat Positif Covid-19, Water Canon Dikerahkan Semprot Disinfektan