Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Gara-gara Sebut Ada Dugaan Korupsi di Kodim 0712 Tegal, Ketua LSM Ini Didakwa 7 Pasal Berlapis

Seorang pria bernama Basri Budi Utomo (57) harus berhadapan dengan hukum lantaran tersandung kasus pencemaran nama baik Kodim 0712 Tegal.

Editor: Endra Kurniawan
zoom-in Gara-gara Sebut Ada Dugaan Korupsi di Kodim 0712 Tegal, Ketua LSM Ini Didakwa 7 Pasal Berlapis
Tresno Setiadi/kompas.com
Ketum GNPK-RI Basri Budi Utomo saat ditahan Kejaksaan Negeri Tegal pada Senin (17/5/2021) lalu. 

TRIBUNNEWS.COM - Seorang pria bernama Basri Budi Utomo (57) harus berhadapan dengan hukum lantaran tersandung kasus pencemaran nama baik Kodim 0712 Tegal.

Kasus yang menyeret nama Basri sudah memasuki ranah persidangan.

Sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Tegal, Kamis (27/5/2021).

Terdakwa diketahui juga menjabat sebagai ketua umum dari LSM bernama Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI).

Dia terjerat kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas unggahannya di media sosial Facebook.

Baca juga: Tuntas Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal, Diyakini Dongkrak Ekonomi Daerah

Melalui media sosial pribadinya, dia menyebut adanya dugaan tindak pidana korupsi anggaran penanganan Covid-19 di lingkungan Kodim 0712 Tegal.

Dalam sidang yang berlangsung sekira 3 jam tersebut, terdakwa dihadirkan secara virtual dari Lapas Kelas II B Tegal.

BERITA REKOMENDASI

Kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Basri didakwakan dengan tujuh pasal berlapis.

JPU Jasri Umar mengatakan, terdakwa dikenakan dakwaan kombinasi dengan tujuh pasal berlapis.

Sidang perdana kasus pencemaran nama baik Kodim 0712 Tegal dengan terdakwa terdakwa Basri Budi Utomo di Pengadilan Negeri Kelas IA Tegal, Kamis (27/5/2021).
Sidang perdana kasus pencemaran nama baik Kodim 0712 Tegal dengan terdakwa terdakwa Basri Budi Utomo di Pengadilan Negeri Kelas IA Tegal, Kamis (27/5/2021). (TRIBUN BANYUMAS/FAJAR BAHRUDDIN ACHMAD)

Pertama yaitu Pasal 45 ayat 3 junto Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) junto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Kedua Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Ketiga Pasal 14 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto Pasal 64 ayat 1 KUHP.


Keempat Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Kelima Pasal 311 ayat 1 KUHP junto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Baca juga: Pemkot Tegal, TNI dan Polri akan Tutup Wisata Pantai Liar yang Jadi Lokasi Mesum

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas