Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

PSU Pilgub Kalsel, Bawaslu Akui Penurunan Alat Peraga Kampanye Butuh Waktu Lama

Erna Kasypiah mengakui penanganan terhadap alat peraga kampanye seperti spanduk yang melanggar aturan butuh waktu yang tidak sebentar.

PSU Pilgub Kalsel, Bawaslu Akui Penurunan Alat Peraga Kampanye Butuh Waktu Lama
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Erna Kasypiah (tengah) dalam konferensi pers pengawasan PSU di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (9/6/2021) petang. 

TRIBUNNEWS.COM, KALIMANTAN SELATAN - Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Erna Kasypiah mengakui penanganan terhadap alat peraga kampanye seperti spanduk yang melanggar aturan butuh waktu yang tidak sebentar.

Sebab sebelum mengeksekusinya, Bawaslu perlu melakukan rangkaian tahapan.

Salah satunya mengundang seorang ahli untuk menilai apakah konten dalam spanduk tersebut bermuatan kontroversi atau menyerang pihak tertentu. 

"Kami harus mengkaji, itu selain dari Bawaslu Provinsi juga dengan ahli terkait konten spanduk tersebut," kata Erna dalam konferensi pers hasil pengawasan di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (9/6/2021) petang.

Baca juga: Bawaslu RI Belum Temui Masalah Saat Keliling TPS Awasi Pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel

Selanjutnya, hasil dari kajian Bawaslu dan ahli di rekomendasikan kepada KPU.

KPU kemudian menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut dengan memerintahkan instansi terkait untuk menurunkan alat peraga yang dinilai melanggar aturan.

Meski proses mulai dari kajian hingga eksekusi penurunan memakan waktu lama, namun Erna menyebut temuan spanduk yang dinilai melanggar aturan atau berisi konten pelanggaran, telah ditangani sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

"Jadi langkahnya tidak cepat memang perlu waktu. Tapi sebelum hari H itu sudah beres," ungkap Erna.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan KPU menggelar PSU Pilgub Kalsel di sejumlah wilayah.

Dalam putusan perkara nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 yang diajukan pasangan calon nomor urut 2 Denny Indrayana-Difriadi, MK memerintahkan KPU menggelar PSU pada semua TPS di satu kecamatan di Kota Banjarmasin, semua TPS di lima kecamatan di Kabupaten Banjar, dan 24 TPS di satu kecamatan di Kabupaten Tapin. Pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel akan berlangsung Rabu (9/6/2021) pagi.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas